MAMUJU,Polemik Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sampai sekarang belum terbayarkan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulbar bersama forum GTT dan PTT menggelar konferipers di salah satu Warcop. Rabu ( 18/7/2018)
Ketua DPW Partai PAN Sulbar Asri Anas mengatakan, setelah melakukan advokasi di 40 Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhadap kasus GTT dan PTT, ada sebanyak 2169 GTT dan 1643 PTT yang sudah berjalan selama hampir satu tahun tetapi tidak mendapat respon dari pemerintah mengenai surat keterangan (SK) dan tidak menerima gaji selama 7 bulan.
“Memang persoalan ini tidak hanya dialami oleh provinsi kita, tetapi juga dialami oleh provinsi lain diantaranya Provinsi Jateng, NTB dan beberapa provinsi lainnya. Namun, provinsi-provinsi tersebut, mampu menemukan solusi yang tepat untuk mengakomodir seluruh GTT dan PTT, berbeda dangan provinsi kita ini,” ujar Asri Anas kepada wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut Asri, jika Gubernur Sulbar dalam hal ini Ali Baal Masdar (ABM) tidak segera mencari solusi terkait persoalan ini, maka kami selaku DPW PAN Sulbar akan menarik dukungan koalisi ini. Kami di PAN sudah sepakat bahwa, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu aspek utama dalam berbangsa dan bernegara.
“Jadi melalui anggota parlemen dari partai kami, secara seksama kami dengarkan ancaman yang berbahaya menurut anggota fraksi kami, betapa tidak jika GTT dan PTT mogok kerja secara serentak, kekosongan di dunia pendidikan kita bisa mendek,” sambung Asri.
Asri Anas juga menuturkan, berdasarkan pasal 59 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2017 tentang guru, yang menyebutkan jika terjadi kekosongan guru, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyediakan guru pengganti. GTT sebagaimana yang dimaksud PP sebagai lex specialis dari UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
“Jika sampai mogok kerja itu terjadi, maka hak dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan secara umum di Sulbar akan terganggu, hal ini yang kami tidak inginkan. jadi, sebagai satu sikap untuk merespon masalah ini, kami akan menarik dukungan dari ABM jika dia sebagai pimpinan birokrasi tidak menemukan solusi yang tepat” terangnya.
Ia juga menambahkan,bagi kami wajar saja ketika para GTT dan PTT mogok bekerja. Sebab hak mereka tertahan selama tuju bulan sementara mereka membutuhkan akomodasi sebut saja bensin untuk perjalanan menuju sekolah, olehnya itu tidak ada alasan, masalah ini harus dituntaskan secepatnya.
” Tentunya, sebagaimana amanat UU serta UUD 1945 yang mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendidikan, dengan ini kami tegaskan telah gagal dalam menjamin berlangsungnya pendidikan di Sulbar.” Tutupnya. (**)
