HMI Demo DPRD, Ini Kata Ado

- Jurnalis

Selasa, 16 Oktober 2018 - 09:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU, Usai menggelar aksi demosterasi di Kantor Kejari Mamuju, massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, melanjutkan aksinya Kekantor DPRD Kabupaten Mamuju. Selasa (16/10/2018).

Tampak ada penjagaan yang ketat,massa aksi demosterasi masuk kedalam Kantor DPRD Mamuju serta melakukan orasi ilmiahnya sambari menunggu kedatangan anggota DPRD. Dimana massa aksi menilai bahwa, anggota DPRD Mamuju dalam proses pengawasan terhadap pihak eksikutif selama ini lemah,sehingga menyebabkan terjadinya kasus dugaan utang piutang yang dilakukan Pemkab Mamuju tampak sepengetahuan DPRD.

Rahman salah satu orator massa aksi mengatakan,HMI menggelar aksi ini karena disebabkan pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Mamuju sangat hancur. Itu disebabkan karena adanya pinjaman utang piutang yang dilakukan pemkab Mamuju tampak sepengetahuan anggota DPRD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini menandakan bahwa tingkat pengawasan anggota DPRD lemah, sehingga dipandang sebelah mata oleh pihak eksikutif,” ungkap Rahman.

Rahman juga berharap agar kiranya anggota DPRD dapat menyelsaikan kasus utang piutang tersebut,demi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD selaku wakil rakyat.

Menanggapi tuntutan HMI, Ado Masud yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mamuju saat menemui massa akasi menjelasakan, kasus utang piutang tersebut pernah tertangani. Tetapi setelah di laksanakan diskusi dengan pihak eksikutif  kasus ini setah ditangani oleh Polda Sulbar.

“Menurut hasil pembicaraan Polda, kami hanya bisa memberikan saran dan masukan jika ada pihak lain yang terbukti akan ditelusuri serta di proses ini akan ditangani sacara adil,”kata Ado.

Politisi Partai PDIP itu juga mengatakan, dari kasus utang piutang ini, tidak ada ditemukan kerugian negara di dalamnya hanya, ada indikasi penyalagunaan kewenangan.

“Hasil rapat kami dengan babarapa pihak, kasus terkait Gafur tidak ada kerugian negara. Hanya, kami melihat ada indikasi penyalagunaan kewenangan.” Tutupnya. (Zul)

Berita Terkait

Unit Turjawali Patroli Malam Memastikan Mateng Aman dari Gangguan Kamtibmas
Bhabinkamtibmas Budong Budong Sisir Malam Cegah Gangguan dan Pastikan Warga Aman
Bhabinkamtibmas Karossa Bergerak Cepat Bersama Warga dan Damkar Jinakkan Kebakaran Lahan Sawit
Tahap Awal Pemda Mateng Salurkan 81 Ton Bantuan Pangan Beras untuk Kec.Topoyo Tersebar di 15 Desa
200 Peserta Sabuk Kamtibmas Polres Mateng Mengikuti Apel
Kapolres Mateng Sampaikan Belasungkawa Keluarga Korban yang Diterkam Buaya
Bhabinkamtibmas Tasokko Turun Langsung Kewarga Cegah Karhutla dan Redam Hoaks
Satlantas Polres Mateng Turun Kejalan Urai Kepadatan dan Cegah Kecelakaan Sejak Dini

Berita Terkait

Rabu, 26 Agustus 2026 - 12:00 WIB

Unit Turjawali Patroli Malam Memastikan Mateng Aman dari Gangguan Kamtibmas

Rabu, 26 Agustus 2026 - 11:21 WIB

Bhabinkamtibmas Budong Budong Sisir Malam Cegah Gangguan dan Pastikan Warga Aman

Rabu, 26 Agustus 2026 - 10:59 WIB

Bhabinkamtibmas Karossa Bergerak Cepat Bersama Warga dan Damkar Jinakkan Kebakaran Lahan Sawit

Rabu, 26 Agustus 2026 - 10:32 WIB

Tahap Awal Pemda Mateng Salurkan 81 Ton Bantuan Pangan Beras untuk Kec.Topoyo Tersebar di 15 Desa

Rabu, 26 Agustus 2026 - 10:07 WIB

200 Peserta Sabuk Kamtibmas Polres Mateng Mengikuti Apel

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:15 WIB

Bhabinkamtibmas Tasokko Turun Langsung Kewarga Cegah Karhutla dan Redam Hoaks

Selasa, 25 Agustus 2026 - 11:08 WIB

Satlantas Polres Mateng Turun Kejalan Urai Kepadatan dan Cegah Kecelakaan Sejak Dini

Selasa, 25 Agustus 2026 - 10:59 WIB

Bhabinkamtibmas Bojo Hadir di Forum Desa Kawal Musyawarah Demi Kamtibmas

Berita Terbaru

Berita Terbaru

200 Peserta Sabuk Kamtibmas Polres Mateng Mengikuti Apel

Rabu, 26 Agu 2026 - 10:07 WIB

x