SULBARPEDIA.COM, Mamuju – Anggaran untuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mamuju masuk dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju H Syamsuddin Hatta mengatakan, tambahan anggaran tersebut berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang peruntukannya telah ditentukan.
Menurutnya, selain PPPK, tambahan dana transfer tersebut juga digunakan untuk kebutuhan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta kewajiban pemerintah daerah terhadap desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau kita berbicara persentase sangat kecil. Penambahan yang ada itu kelihatan di dalam perubahan ini hanya penambahan dana transfer dari pusat yang peruntukannya jelas,” kata Syamsuddin Hatta, Rabu (30/9/2026).
Ia menjelaskan, salah satu peruntukan dana tersebut adalah untuk keberlanjutan pembayaran PPPK.
Syamsuddin menyebut DPRD Mamuju bersama pemerintah daerah sebelumnya telah berkomunikasi dan menyuarakan kepada pemerintah pusat agar keberlanjutan pembayaran PPPK dapat terakomodasi dalam anggaran.
“Atas nama lembaga DPRD menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah. Bersama-sama dengan DPR tidak ada henti-hentinya menyuarakan ke pusat terkait dengan keberlanjutan PPPK,” ujarnya.
Selain pembayaran PPPK, tambahan anggaran tersebut juga mengakomodasi kebutuhan TPP dan insentif dokter.
“Bagaimana agar supaya ada tambahan anggaran untuk membayar TPP, insentif dokter, dan seterusnya. Itu sudah terakomodir di sini,” jelasnya.
Mekanisme Pembayaran PPPK 2027
Syamsuddin juga menanggapi mengenai rencana pembiayaan PPPK pada 2027.
Ia mengatakan, mekanisme pembiayaan tersebut tetap akan mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, apabila nantinya dana untuk pembayaran PPPK ditransfer oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah akan menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya.
“Kalau 2027 PPPK akan dibayar di pusat, bagaimana kalau rencana? Tetap melalui di sini, dana itu ditransfer sama seperti ini,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan menyesuaikan mekanisme pembayaran dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Nanti kita lihat regulasinya seperti apa,” ujarnya.
Dibahas hingga Siang dan Malam
Syamsuddin menegaskan pembahasan perubahan APBD 2026, termasuk kebutuhan anggaran PPPK, dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
Ia membantah pembahasan dilakukan secara terburu-buru.
“Bukan dikebut. Memang memaksimalkan, sehingga kita mulai siang dan malam untuk menyelesaikan, karena tidak ada yang terlewatkan,” katanya.
Menurutnya, waktu pelaksanaan APBD 2026 yang tersisa sekitar tiga bulan menjadi salah satu alasan seluruh tahapan harus dimaksimalkan.
“Memastikan kelangsungan anggaran itu. Sudah terencana semua,” ujarnya.
Syamsuddin mengatakan, setelah seluruh tahapan perubahan APBD selesai, pemerintah daerah dapat segera melaksanakan program yang telah dipersiapkan.
“Kalau ada perubahan fisik, pemerintah daerah sudah mempersiapkan perencanaannya. Begitu selesai tahapannya langsung mulai eksekusi,” tuturnya.











