SULBARPEDIA.COM, – Bupati Pasangkayu periode 2010-2015 dan 2016-2021, Agus Ambo Djiwa, menilai sistem Pilkada langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2005 hingga saat ini tidak memiliki azas manfaat. Sehingga menurutnya harus dievaluasi secara menyeluruh. Selain tidak memberikan pendidikan politik yang sehat Pilkada lansung juga dinilai terlalu menguras keuangan negara.
“Menurut saya sistem pilkada langsung ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Masyarakat juga tidak mendapat pelajaran demokrasi dan politik yang baik di balik pelaksanaan pilkada langsung ini. Masyarakat menjadi terpolarisasi, terpecah dan saling bermusuhan satu sama lain karena perbedaan dukungan dan pilihan politik. Hal yang tak kalah pentingnya adalah biaya yang sangat besar. Kita semua harus fair mengakui jika proses pilkada butuh biaya yang besar, itu adalah fakta, siapa pun tak bisa pungkiri itu. Sampai sekarang belum ada solusi bagaimana meminimalisir cost yang besar itu,” jelas Agus, Sabtu (10/4/2021).
Sedangkan dari sisi pembiayaan, menurut Agus, negara melalui KPU mengeluarkan pembiayaan yang terlalu besar. Semestinya, biaya sosialisasi dan alat peraga kampanye dibebankan pada kandidat sehingga tidak menjadi beban negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sisi pendataan pemilih, menurut Agus, data yang dimiliki oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU selalu berubah pada tiap event pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Data di KPU dan Bawaslu biasanya berbeda dengan pemerintah yakni dinas kependudukan dan capil atau BPS. Koordinasi antar lembaga selalu tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan senantiasa terjadi perbedaan data. Para pihak pun biasanya tidak ada yang mau mengalah, cenderung saling menyalahkan.
“Tiap pemilu dan pilkada selalu terjadi perbedaan data pemilih. Ini contohnya terjadi di Pasangkayu. Saat pemilu atau pilpres ada nama masuk daftar pemilih. Tapi, saat pilkada nama itu hilang atau tidak masuk daftar pemilih. Ini siapa yang salah. Mengapa data KPU berbeda dengan data dinas capil atau BPS. Harusnya kan ada kesepakatan bersama, lembaga mana yang fokus mendata, jadi lembaga lain tidak perlu lagi melakukan pendataan. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih data,” ungkap Ketua PDIP Sulbar ini.
Sedangkan bagi masyarakat, menurut Agus, tidak mendapatkan pelajaran sama sekali. Masyarakat cenderung pragmatis dalam menghadapi event politik. Hanya sebagian kecil saja yang memilih karena menilai calon kepala daerah dari sisi kualitas, bagusnya visi misi, dan keinginan yang kuat untuk membangun daerah.
“Masyarakat tidak melihat lagi visi misi calon, atau calon yang berkualitas dan memiliki rekam jejak yang baik. Masyarakat cenderung pragmatis. Inilah yang saya katakan pilkada langsung tidak melahirkan pendidikan politik yang sehat,” ujarnya.
Intinya, menurut Agus, banyak hal yang harus dibenahi dan di evaluasi selama pelaksanaan pilkada langsung. Semua stakeholder harus duduk bersama untuk mengevaluasi dan mencarikan solusi terbaik, karena hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus tanpa ada upaya untuk memperbaiki.
“Sistem ini harus diperbaiki. Pemangku kepentingan harus carikan solusi karena kondisi kronis ini tidak bisa dibiarkan begitu terus. Sudah terlalu banyak biaya yang dikeluarkan dan tidak sebanding dengan kualitas dari pilkada itu. Baik pemerintah maupun calon sama-sama mengeluarkan biaya yang besar. Ini harus segera dicarikan solusi demi menyelamatkan demokrasi di negara kita,” tutup Agus.
(Lis)
