Fraksi PDI Perjuangan Memilih Walkout saat Penetapan APBD 2019

- Jurnalis

Jumat, 30 November 2018 - 08:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU, Menyikapi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar)  tahun anggaran 2019, yang baru selesai ditetapkan dalan rapat Paripurna DPRD Sulbar, kamis malam (29/11/2018).

Melalui surat keterangan press Fraksi PDI Perjuangan, Rayu.SE menegaskan telah memilih walkout, sebagai bentuk protes. karena disebabkan Feraksi PDI Perjuangan menemukan sejumlah hal yang tidak sesuai,sehingga akan melayangkan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar dapat dikoreksi dan tidak diloloskan .

Adapun sejumlah catatan yang ditemukan di Fraksi PDI Perjuangan yang dimaksudkan sebagai berikut:
1. Di dalam Ranperda ini ada rancangan kegiatan belanja bantuan sosial kepada masyarakat yang direncanakan Rp. 10.000.000.000,- yang tidak terdapat dalam usulan perencanaan.
Karena kalau merujuk pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pasal 8, pasal 9) yang direncanakan itu harus sesuai usulan dan disampaikan Gubernur kepada DPRD dalam KUA PPAS dan itu harus disepakati.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

” Usulan tersebut tidak termuat dalam rancangan KUA PPAS, mengenai kegiatan yang direncanakan itu, sehingga kami meminta agar diuraikan secara rinci jenis-jenis kegiatan tersebut. Apabila kegiatan ini termuat dalam APBD, maka kami tegaskan itu tidak sesuai prosedur pemberian bantuan sosial dan kami berharap itu dapat dikoreks untuk dicoret Menteri Dalam Negeri,” terang Rayu.

2. Demikian pula bantuan yang akan diberikan kepada kabupaten dalam bentuk bantuan keuangan bersifat khusus, bersifat gelondongan sebesar Rp 54 miliar. Kami mengindetifikasi bahwa BKK ini tidak terencana dengan baik. Dimana kami menduga bahwa BKK ini belum dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh instansi teknnis, sehingga dalam surat kami meminta Mendagri mengeluarkan BKK dari rancangan jika tidak disertai dikumen persyaratan pemberian bantuan.
Atas hal tersebut, harusnya TPAD dapat menguraikan secara rinci jenis BKK dan jumlah setiap Kabupaten dalam rancangan ini.

3. Penyertaan modal sebesar 12 miliar kepada BUMD belum menggambarkan mengenai konsep bisnis yang akan direncangan oleh BUMD, proses perhitungan juga tidak dihitung secara cermat. Sehingga sangat rawan menimbulkan kerugian dan disalahgunakan, karena tidak jelas mau dikemanakan dan diapakan.

4. Bantuan untuk Kopertis sebesar 10 miliar, yang menurut kami, ini suatu masalah yang sangat serius karena Kopertis yang di maksud siapa? tidak pernah mengajukan permohonan dan bentuk kerjasama?

Rayu juga menambahkan,sedangkan yang diketahui oleh Fraksi PDI Perjuangan , Kopertis berada diluar Wilayah administrasi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Mengapa tiba-tiba akan diberikan bantuan, tanpa ada perencanaan dan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga kami anggap melanggar Permendagri 32 Tahun 2011 yang sampai sekarang belum dirubah.” Tutupnya.

FRAKSI PDIP PERJUANGAN
DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT

Ketua : RAYU, SE
Sekertaris : H. AHMAD ISTIQLAL ISMAIL
Anggota : Drs. H. ANDI ITOL SYAIFUL TONRA, MM
Anggota : H. ABDUL HALIM

(**)

Berita Terkait

Dinilai Represif Kawal Unras, HMI Mateng Desak Kapolri Copot Kapolda Sulbar dan 2 Kapolres
Nurdiansyah Terpilih Jadi Ketua KAMMI Mamuju Raya Periode 2024-2026
KAMMI Mamuju Raya Gelar Musda ll
Rumah Qur’an Birrul Walidain Salurkan 28 Hewan Kurban, Tobadak 8 dan Saluandeang 4 Target Penyaluran
CJH Geruduk Kantor Travel di Mamuju gegara Gagal Berangkat ke Tanah Suci, Polisi Datangi TKP
Komitmen Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, BCA Gelar Operasi Katarak di Indonesia Timur dan Barat
Guru Honorer di Tapalang Mamuju Diterkam Buaya Saat Pasang Jaring Ikan
Arsal Aras Hadiri Milad ke-10 HPPM Mateng Palu

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:16 WIB

DBD di Sulbar Tembus 1.313 Kasus Hingga Juni, Dinkes Ingatkan Pentingnya Langkah Pencegahan

Senin, 15 Juli 2024 - 21:54 WIB

Dinkes Sulbar Gelar Advokasi dan Sosialisasi PIN Polio Serentak 23 Juli

Senin, 15 Juli 2024 - 18:44 WIB

Pembebasan Lahan Lapas Kelas II A Mamuju Diduga Diintervensi Komisi III DPRD Sulbar

Minggu, 14 Juli 2024 - 13:57 WIB

RSUD Sulbar Ucapkan Selamat HUT Mamuju ke-484

Minggu, 14 Juli 2024 - 08:34 WIB

Yayasan Karampuang Kerjasama Dinkes Mamuju Fasilitasi Pertemuan Tim Terpadu Penanganan Stunting

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:57 WIB

Pj Gubernur Sulbar Perkenalkan Objek Wisata Baru di Mamuju, Diberi Nama Puncak Sukun

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:39 WIB

Dinas PPKB Sediakan Layanan KB Gratis di HUT ke-484 Mamuju

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:44 WIB

Pembukaan Manakarra Fair 2024, Ribuan Warga Padati Anjungan Manakarra

Berita Terbaru