Golkar Dan PDIP Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPR RI di Sulbar

- Jurnalis

Kamis, 11 Juli 2019 - 00:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan tuntutannya terkait hasil Pemilu Legislatif DPR RI di Sulawesi Barat (Sulbar). Golkar dan PDIP merasa dirugikan atas hasil Pileg karena ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistemtis dan masif (TSM).

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum DPP Golkar Irwan di kantor MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2019). Irwan mengatakan Golkar ingin ada PSU di enam kabupaten di Sulbar. Sementara, PDIP, kata Irwan hanya meminta ada PSU di satu kabupaten.

Caleg DPR RI yang diusung Golkar di Provinsi Sulbar adalah Ibnu Munzir. Berdasarkan perhitungan KPU, dari empat kursi yang diperebutkan di sana, Golkar hanya menduduki urutan kelima, alias gagal meraih kursi. Sementara itu, PDIP gagal mengantakan dua calegnya ke senayan karena ada dugaan kecurangan TSM.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Irwan dugaan kecurangan TSM pada pesta demokrasi nasinal 17 April 2019 lalu di Sulbar  yang sangat merugikan Golkar. Pasalnya, diduga kuat terjadi penggelembungan bahkan lonjakan dahsyat daftar pemilih khusus (DPK) di enam kabupaten/kota di Sulbar.

“Jadi dalam hal ini Golkar menggugat KPU. Kami mendalilkan adanya penggelembungan DPK mencapai 35.000 hak pilih. Jadi dari sebelumnya 3.600 sekian DPT, kemudian pada 17 April tiba-tiba pencoblosan menjadi 38.007 orang,” beber Irwan.

Menurut Irwan, ada pelanggaran DPK secara signifikan oleh KPU di seluruh wilayah, yakni di 6 kabupaten/kota di Sulbar. Penggelembungan hampir 35.000 suara itu, jelas Irwan, sangat siginifakan dalam menambah perolehan suara semua partai, khusuanya bagi Golkar.

“Kami minta MK bisa memutuskan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten Sulawesi Barat, khususnya DPR RI. MK sebagai penjaga marwah undang-undang, agar pemilu berjalan konstitusional, kami harap masuk ke masalah DPK ini,” tegasnya.

Ia mengaku telah menyerahkan bukti-bukti ke MK. Meliputi C1, DPT Hp3 dan seabrek bukti lainnya. Dugaan pelanggarannya bukan penggelembungan suara, tapi penggelembungan hak pilih.

“Ini kecurangan di KPU. Sama dengan yang digugat PDIP yang mendalilkan penggelembungan DPK di Mamuju. Kami juga mendalilkan itu di Mamuju dan kabupaten lainnya. Jadi pelanggaran, memang begitu adanya,” tegas Irwan.

 

(Rls/La)

 

 

Berita Terkait

KPU Luncurkan Tahapan dan Tagline Pilkada Sulbar Tahun 2024
Mendaftar di PKB Mamuju, Irwan Pababari Juga Ingin Didukung Keluarga Besar NU
PDIP Sulbar Resmi Tutup Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, ABM, AIM dan PHS Berebut Rekomendasi
Serius Bertarung di Pilkada Mamuju, Irwan Juga Mendaftar di Gerindra
Mendaftar di Nasdem, Irwan Pababari Ajak Nasdem Berkoalisi Bangun Mamuju
Daftar Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati, Hasanuddin Sailon Lanjutkan Kiprah Juangnya
PAN Sulbar Kompak Dukung Zulkifli Hasan Jadi Ketum 3 Periode
Dapat Tugas Dari DPP Golkar, Asnuddin Sokong Siap Bertarung di Pilkada Majene

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 08:08 WIB

DPPKB Mamuju Akan Kembali Gelar Kegiatan Intensifikasi Pelayanan KB, Diikuti 35 Bidan

Selasa, 23 Juli 2024 - 19:21 WIB

Bupati Mamuju Bersama Kadinkes Pantau Pelaksaan PIN Polio di Posyandu Mawar Putih

Senin, 22 Juli 2024 - 19:34 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Kunjungi Posyandu Sekaligus Sosialisasi Pelaksanaan PIN Polio

Minggu, 21 Juli 2024 - 07:31 WIB

DPPKB Mamuju Lakukan Studi Tiru Pengelolaan SSK di SMP 1 Seyegan Sleman

Jumat, 19 Juli 2024 - 22:04 WIB

DPPKB Mamuju-BKKBN Sulbar Gelar Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024

Jumat, 19 Juli 2024 - 20:40 WIB

Dinas PPKB Mamuju Adakan Kegiatan Intensifikasi Pelayanan KB

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:22 WIB

357 Orang di Mamuju Terjangkit DBD Selama Januari-Juni, Dinkes Galakkan PSN

Jumat, 19 Juli 2024 - 07:14 WIB

Wabup Mateng Amin Jasa, Kukuhkan 54 Kades Perpanjangan Masa Jabatan

Berita Terbaru