SULBARPEDIA.COM, – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil pinjaman baru meski menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab fiskal dan upaya menjaga stabilitas keuangan daerah.
Dalam refleksi akhir pekannya, Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar dihadapkan pada beban fiskal sebesar Rp384 miliar tahun depan. Meski ditawari opsi menambah utang oleh pemerintah pusat, ia memilih jalur tangguh dengan tidak menambah beban pinjaman.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” tegas Gubernur SDK, Pada Jumat (14/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), rincian beban fiskal Sulbar tahun 2025 meliputi: Pembayaran pokok pinjaman ke PT SMI: Rp99,4 miliar, Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar, Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar, Pengurangan belanja akibat retribusi dan SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar.
Di tengah tekanan tersebut, Gubernur SDK menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengandalkan “sulap anggaran”.
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” ujarnya sembari menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Meski ruang fiskal terbatas, Gubernur memastikan arah pembangunan tidak bergeser. Sejumlah program strategis tetap dijalankan, termasuk penyaluran armada pengelolaan sampah berupa mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten, yang menurutnya belum pernah dilakukan sebelumnya.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkapnya.
Selain itu, program seperti jaminan BPJS gratis, bantuan bibit pertanian, pengembangan peternakan, serta pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas Pemprov sesuai dengan visi-misi yang telah dicanangkan.
Refleksi Gubernur SDK ini menunjukkan bahwa membangun daerah bukan semata soal besarnya anggaran, tetapi keberanian mengambil keputusan fiskal yang sehat dan bertanggung jawab demi keberlanjutan pembangunan Sulawesi Barat.
(Rls/wdy)
