HMI Demo DPRD, Ini Kata Ado

- Jurnalis

Selasa, 16 Oktober 2018 - 09:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU, Usai menggelar aksi demosterasi di Kantor Kejari Mamuju, massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, melanjutkan aksinya Kekantor DPRD Kabupaten Mamuju. Selasa (16/10/2018).

Tampak ada penjagaan yang ketat,massa aksi demosterasi masuk kedalam Kantor DPRD Mamuju serta melakukan orasi ilmiahnya sambari menunggu kedatangan anggota DPRD. Dimana massa aksi menilai bahwa, anggota DPRD Mamuju dalam proses pengawasan terhadap pihak eksikutif selama ini lemah,sehingga menyebabkan terjadinya kasus dugaan utang piutang yang dilakukan Pemkab Mamuju tampak sepengetahuan DPRD.

Rahman salah satu orator massa aksi mengatakan,HMI menggelar aksi ini karena disebabkan pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Mamuju sangat hancur. Itu disebabkan karena adanya pinjaman utang piutang yang dilakukan pemkab Mamuju tampak sepengetahuan anggota DPRD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini menandakan bahwa tingkat pengawasan anggota DPRD lemah, sehingga dipandang sebelah mata oleh pihak eksikutif,” ungkap Rahman.

Rahman juga berharap agar kiranya anggota DPRD dapat menyelsaikan kasus utang piutang tersebut,demi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD selaku wakil rakyat.

Menanggapi tuntutan HMI, Ado Masud yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mamuju saat menemui massa akasi menjelasakan, kasus utang piutang tersebut pernah tertangani. Tetapi setelah di laksanakan diskusi dengan pihak eksikutif  kasus ini setah ditangani oleh Polda Sulbar.

“Menurut hasil pembicaraan Polda, kami hanya bisa memberikan saran dan masukan jika ada pihak lain yang terbukti akan ditelusuri serta di proses ini akan ditangani sacara adil,”kata Ado.

Politisi Partai PDIP itu juga mengatakan, dari kasus utang piutang ini, tidak ada ditemukan kerugian negara di dalamnya hanya, ada indikasi penyalagunaan kewenangan.

“Hasil rapat kami dengan babarapa pihak, kasus terkait Gafur tidak ada kerugian negara. Hanya, kami melihat ada indikasi penyalagunaan kewenangan.” Tutupnya. (Zul)

Berita Terkait

Arsal Aras Hadiri Milad Ke-10 HPPM Mateng Palu
Satu Pekerja Bendungan Budong Budong Meninggal, PT.Abibraya Bumi Karsa Beri Santunan
23 Puskesmas Disiagakan Dinkes Mamuju Saat Libur Lebaran 2024
Pria di Pasangkayu Ditemukan Tewas Usai Terjatuh dari Perahu Saat Mancing
PLN Berhasil Menerangi 80 Dusun di Sulbar, 594 Warga Kini Nikmati Listrik 24 Jam
Relawan Jarnas ABW Memohon Maaf dan Himbau tidak Menanggapi Issu di Medsos
RSUD Sulbar Kembali Alokasikan Anggaran Untuk Intervensi Stunting di Pasangkayu
Tangani ATS, Disdikbud Sulbar Siapkan Biaya Pendidikan

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 15:40 WIB

DPPKB Mamuju Sukses Gelar Ajang Pemilihan Duta Genre 2024, Ini Pemenangnya

Sabtu, 18 Mei 2024 - 13:27 WIB

DPPKB Mamuju Tuntaskan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Gelombang Pertama

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:02 WIB

Dinkes Catat 271 Calon Jemaah Haji Mamuju Sudah Divaksin Meningitis

Kamis, 16 Mei 2024 - 19:26 WIB

Silaturahmi POM TNI dan Propam Polda Sulbar, Kuatkan Sinergitas Jelang Pilkada 2024

Rabu, 15 Mei 2024 - 22:49 WIB

Dinas PPKB Mamuju Beri Pembekalan 20 Finalis Duta Genre, Ada Pelajar dan Mahasiswa

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:32 WIB

DPPKB Mamuju Ungkap Distribusi Alokon di 34 Faskes Capai 45% Selama Januari-Mei 2024

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:13 WIB

Dinkes Mamuju Gelar Rakor dan Evaluasi 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan

Rabu, 15 Mei 2024 - 07:53 WIB

Dinkes Evaluasi Disiplin Kerja Nakes Puskesmas Tapalang Pasca Sidak Bupati Mamuju

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Arsal Aras Hadiri Milad Ke-10 HPPM Mateng Palu

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:43 WIB