HMI Demo DPRD, Ini Kata Ado

- Jurnalis

Selasa, 16 Oktober 2018 - 09:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU, Usai menggelar aksi demosterasi di Kantor Kejari Mamuju, massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, melanjutkan aksinya Kekantor DPRD Kabupaten Mamuju. Selasa (16/10/2018).

Tampak ada penjagaan yang ketat,massa aksi demosterasi masuk kedalam Kantor DPRD Mamuju serta melakukan orasi ilmiahnya sambari menunggu kedatangan anggota DPRD. Dimana massa aksi menilai bahwa, anggota DPRD Mamuju dalam proses pengawasan terhadap pihak eksikutif selama ini lemah,sehingga menyebabkan terjadinya kasus dugaan utang piutang yang dilakukan Pemkab Mamuju tampak sepengetahuan DPRD.

Rahman salah satu orator massa aksi mengatakan,HMI menggelar aksi ini karena disebabkan pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Mamuju sangat hancur. Itu disebabkan karena adanya pinjaman utang piutang yang dilakukan pemkab Mamuju tampak sepengetahuan anggota DPRD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini menandakan bahwa tingkat pengawasan anggota DPRD lemah, sehingga dipandang sebelah mata oleh pihak eksikutif,” ungkap Rahman.

Rahman juga berharap agar kiranya anggota DPRD dapat menyelsaikan kasus utang piutang tersebut,demi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD selaku wakil rakyat.

Menanggapi tuntutan HMI, Ado Masud yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Mamuju saat menemui massa akasi menjelasakan, kasus utang piutang tersebut pernah tertangani. Tetapi setelah di laksanakan diskusi dengan pihak eksikutif  kasus ini setah ditangani oleh Polda Sulbar.

“Menurut hasil pembicaraan Polda, kami hanya bisa memberikan saran dan masukan jika ada pihak lain yang terbukti akan ditelusuri serta di proses ini akan ditangani sacara adil,”kata Ado.

Politisi Partai PDIP itu juga mengatakan, dari kasus utang piutang ini, tidak ada ditemukan kerugian negara di dalamnya hanya, ada indikasi penyalagunaan kewenangan.

“Hasil rapat kami dengan babarapa pihak, kasus terkait Gafur tidak ada kerugian negara. Hanya, kami melihat ada indikasi penyalagunaan kewenangan.” Tutupnya. (Zul)

Berita Terkait

Dinilai Represif Kawal Unras, HMI Mateng Desak Kapolri Copot Kapolda Sulbar dan 2 Kapolres
Nurdiansyah Terpilih Jadi Ketua KAMMI Mamuju Raya Periode 2024-2026
KAMMI Mamuju Raya Gelar Musda ll
Rumah Qur’an Birrul Walidain Salurkan 28 Hewan Kurban, Tobadak 8 dan Saluandeang 4 Target Penyaluran
CJH Geruduk Kantor Travel di Mamuju gegara Gagal Berangkat ke Tanah Suci, Polisi Datangi TKP
Komitmen Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, BCA Gelar Operasi Katarak di Indonesia Timur dan Barat
Guru Honorer di Tapalang Mamuju Diterkam Buaya Saat Pasang Jaring Ikan
Arsal Aras Hadiri Milad ke-10 HPPM Mateng Palu

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:16 WIB

DBD di Sulbar Tembus 1.313 Kasus Hingga Juni, Dinkes Ingatkan Pentingnya Langkah Pencegahan

Senin, 15 Juli 2024 - 21:54 WIB

Dinkes Sulbar Gelar Advokasi dan Sosialisasi PIN Polio Serentak 23 Juli

Senin, 15 Juli 2024 - 18:44 WIB

Pembebasan Lahan Lapas Kelas II A Mamuju Diduga Diintervensi Komisi III DPRD Sulbar

Minggu, 14 Juli 2024 - 13:57 WIB

RSUD Sulbar Ucapkan Selamat HUT Mamuju ke-484

Minggu, 14 Juli 2024 - 08:34 WIB

Yayasan Karampuang Kerjasama Dinkes Mamuju Fasilitasi Pertemuan Tim Terpadu Penanganan Stunting

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:57 WIB

Pj Gubernur Sulbar Perkenalkan Objek Wisata Baru di Mamuju, Diberi Nama Puncak Sukun

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:39 WIB

Dinas PPKB Sediakan Layanan KB Gratis di HUT ke-484 Mamuju

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:44 WIB

Pembukaan Manakarra Fair 2024, Ribuan Warga Padati Anjungan Manakarra

Berita Terbaru