SULBARPEDIA.COM, Mamuju– Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta, meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (20/10/2026).
Ia menegaskan, percepatan diperlukan karena waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 relatif terbatas, sementara sejumlah kebutuhan penting harus segera dituntaskan, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN), serta anggaran desa.
Hal tersebut disampaikan Syamsuddin Hatta dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamuju terkait pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi peraturan daerah, Selasa (20/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“APBD Perubahan ini waktunya sedikit. Untuk itu, sedapat mungkin daerah dapat menyelesaikannya secara efektif, efisien, dan betul-betul menghitung waktu,” kata Syamsuddin saat di wawancarai wartawan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Mamuju
Syamsuddin berharap, setelah APBD Perubahan 2026 yang disahkan, pemerintah daerah segera menindaklanjutinya dengan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perencanaan.
“Harapan saya, apa yang kita tetapkan pada kesempatan ini, pemerintah daerah dapat menyelesaikan dengan tepat waktu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD Mamuju telah menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2026 dan selanjutnya akan menghadapi tahapan pembahasan APBD pokok Tahun Anggaran 2027.
Karena itu, ia berharap pelaksanaan anggaran perubahan tidak berlarut-larut agar pemerintah daerah dapat menuntaskan kewajiban tahun berjalan sekaligus mempersiapkan anggaran untuk tahun berikutnya. Ia menjelaskan bahwa Ranperda Perubahan APBD 2026 telah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Hasil penyempurnaan kemudian dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD pada Selasa pagi sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
APBD Perubahan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1,146 triliun.
Pendapatan daerah yang sebelumnya sebesar Rp1,018 triliun bertambah Rp63,55 miliar menjadi Rp1,082 triliun.
Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp1,033 triliun bertambah Rp112,14 miliar menjadi Rp1,146 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya meningkat dari Rp15,38 miliar menjadi Rp63,97 miliar.
Syamsuddin berharap pelaksanaan APBD Perubahan 2026 dapat berjalan sesuai target dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi, sehingga kebutuhan masyarakat dan kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi secara optimal.
Di sisi lain, DPRD Mamuju juga berharap penyusunan APBD pokok Tahun Anggaran 2027 segera dirampungkan dan disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.











