SULBARPEDIA.COM,- Sinergitas dengan semua stakeholder, bangun komunikasi yang intens, dan lakukan pendalaman terhadap program yang prioritas dan mendesak agar tidak salah dalam menetapkan dan melaksanakan program.
Penekanan itu disampaikan Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar saat membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pembaerintahaerah (RKPD) tahun 2022 yang dilaksakan melalui video conference, Rabu, 24 Februari 2021.
Dalam forum tersebut, Wagub Enny Anggraeni Anwar juga menyampaikan enam hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Sulbar.
Pertama, tahapan dan proses perencanaan, agar diikuti dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, lakukan sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah tertuang pada pada peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020tl tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 sesuai dengan hasil koordinasi Kementrian/lembaga dengan masing-masing OPD.Ket iga, fokus terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keempat, program dan kegiatan diarahkan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi akibat adanya Covid-19 dan pasca gempa bumi yang telah melanda sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Mamuju baru baru ini. Kelima, agar kepala OPD mempedomani tema, prioritas, serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 untuk dijabarkan kedalam rencana kerja OPD. Keenam, segera rumuskan program dan kegiatan prioritas yang hasilnya dapat dirasakan langsung serta memiliki manfaat bagi masyarakat.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam arahannya menyampaikan empat isu strategis wilayah Sulawesi Barat. Yaitu, belum optimalnya nilai tambah dan produktivitas dari komoditas unggulan , infrastruktur dasar dan komoditas belum memadai, kualitas SDM masih rendah terutama terkait angka stunting yang tinggi, dan belum optimalnya aspek mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana berdasarkan tipologi kebencanaan daerah.
Dalam forum RKPD tersebut Sekprov Muhammad Idris juga menyampaikan beberapa prioritas provinsi. Prioritas provinsi I adalah penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, prioritas provinsi II yaitu akselerasi pembangunan ekonomi, prioritas provinsi III yaitu pembangunan manusia, prioritas provinsi IV yaitu Pemberdayaan lingkungan hidup dan Mitigasi bencana, prioritas provinsi V yaitu Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan Modern.
Forum RKPD tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Kemendagri.
Hadir juga Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, pimpinan perguruan tinggi dan undangan lain.
(Kominfosulbar)
