Pemprov Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 ke DPRD Sulbar

- Jurnalis

Senin, 24 Juni 2024 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SULBARPEDIA.COM, – DPRD Sulbar menggelar Rapat paripurna dalam rangka penyerahan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 dan penjelasan Gubernur Sulbar terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Senin, 24 Juni 2024.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan dihadiri Sekprov Muhammad Idris, serta para anggota DPRD Sulbar maupun pejabat Pemprov Sulbar.

Sekprov Muhammad Idris mengatakan BPK sudah menyerahkan hasil laporan pemeriksaan anggaran tahun 2023 ke DPRD Sulbar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini berkat kerjasama antara Pemprov dan DPRD, sehingga Sulbar kembali mendapatkan Wajar Tampa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut,” kata Idris.

Ia menambahkan APBD tahun 2023 yang disampaikan ini merupakan ketentuan dimana harus membuat apa hasil pemeriksaan BPK RI dan sudah memberikan opini kepada Pemprov.

“Penekanannya bagaimana menjadi sebuah dokumen politik atas pertanggungjawaban bagi kepala daerah. Makanya Perda yang kita buat diserahkan agar DPRD bisa memastikan sudah sesuai sebagai mitra Pemprov,” tambahnya.

Karena jangan sampai ada temuan atau evaluasi inspektorat, dimana ada hal dilihat secara politik tidak sesuai.

“Ini sebagai penguat secara politik di Sulbar kita sudah sepakat dengan Perda yang sudah dibuat,” ungkapnya.

Sedangkan, APBD tahun 2024 mau tidak mau harus jauh lebih baik, misalnya catatan BPK menjadi perhatian semua pihak terutama kepala OPD.

“Berita acara kemarin banyak hal-hal yang tidak perlu terjadi misalnya kekurangan volume, catatan tidak sistematis dan kemudian ada hal dianggap tidak perlu diperbaiki padahal sudah ada rekomendasi sebelumnya. Poin inilah harus dirapikan,” bebernya.

Namun, dia meyakini tahun 2024 ini Pemprov akan bisa mempertahankan WTP yang diberikan BPK sepanjang pengelolaan keuangan dan perencanaan berjalan dengan baik.

“WTP kita yang ada dalam Ranperda pertanggungjawaban harus diperkuat pemeriksaan kinerja. Kinerja itu bukan hanya keuangan tapi hasilnya, ini yang harus didorong di Sulbar dengan WTP tapi tertinggi hasilnya se-Provinsi,” tandasnya.

(Lal/Adv)

Berita Terkait

Pemda Mamasa Diminta Serius Urus Petani
DPRD Sulbar Dengarkan Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023
Sampaikan Pandangan Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban APBD 2023, Sudirman: DPRD Sulbar Akan Turun Liat Realisasi
Taufiq Agus Pimpin Rapat Pansus Ranperda Jasa Konstruksi
Taufiq Agus Hadiri Rapat Badan Musyawarah, Susun Agenda Kedewanan
DPRD Sulbar Terima LHP BPK, Pemprov Kembali Raih WTP
H. Sudirman Dampingi PJ Gubernur Sulbar Silaturahmi dengan Pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit
Ketua Komisi II H.Sudirman Hadiri Launching Buku “Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati di Sulawesi Barat”

Berita Terkait

Rabu, 24 Juli 2024 - 08:08 WIB

DPPKB Mamuju Akan Kembali Gelar Kegiatan Intensifikasi Pelayanan KB, Diikuti 35 Bidan

Selasa, 23 Juli 2024 - 19:21 WIB

Bupati Mamuju Bersama Kadinkes Pantau Pelaksaan PIN Polio di Posyandu Mawar Putih

Senin, 22 Juli 2024 - 19:34 WIB

Bupati Mamuju Sutinah Kunjungi Posyandu Sekaligus Sosialisasi Pelaksanaan PIN Polio

Minggu, 21 Juli 2024 - 07:31 WIB

DPPKB Mamuju Lakukan Studi Tiru Pengelolaan SSK di SMP 1 Seyegan Sleman

Jumat, 19 Juli 2024 - 22:04 WIB

DPPKB Mamuju-BKKBN Sulbar Gelar Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024

Jumat, 19 Juli 2024 - 20:40 WIB

Dinas PPKB Mamuju Adakan Kegiatan Intensifikasi Pelayanan KB

Jumat, 19 Juli 2024 - 08:22 WIB

357 Orang di Mamuju Terjangkit DBD Selama Januari-Juni, Dinkes Galakkan PSN

Jumat, 19 Juli 2024 - 07:14 WIB

Wabup Mateng Amin Jasa, Kukuhkan 54 Kades Perpanjangan Masa Jabatan

Berita Terbaru