Oleh : Hasan Al-Amrie
Kader HMI Cabang Jakarta Selatan
Politik Balas jasa sudah menjadi hal yang biasa ketika surutnya esensi demokrasi terlebih khusus di Indonesia layaknya sebagai perusahaan politik.
Remunerasi istilah yang biasa diambil dari korporasi untuk kedigdayaan konektivitas, kekuatan orang dalam dan jalan mulus untuk keuntungan semata. Negeri Indonesia ini laksana pembagi kue. Colonialism to postcolonialism pendekatan dari yang dijajah dan menjajah. dari Ideologi ( kebanggaan untuk diyakini dan dipraktikan ) maka jadilah Konsep menjajah diri sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inggris dulu dijajah oleh Viking Indonesia dulu dijajah oleh Belanda namun sekarang Indonesia dijajah oleh Indonesia itu sendiri entah siapa namun ini sangat mengkhawatirkan karena kue itu akan menghalangi kredibilitas seseorang untuk berkembang dan mendapatkan hak Intelektualitasnya. karena dia berasal dari kantung meja perumus kebijakan atau anggap saja pimpinan.
Pancasila sebagai Ideologi Negara sekaligus sebagai falsafah bangsa terdegradasi oleh sebagian elite politik hanya karena untuk keuntungan semata yaitu keuntungan materiil dan elektoral. Perlu diingat dalam pidato 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Soekarno menawarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi berdirinya negara Indonesia ini. Rumusan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. menjadi 5 point yang disahkan sebagaimana yang kita ketahui sampai saat ini. perlu diingat di point nomor 2 dan 5 menjadi dasar penyelewengan terhadap politik balas jasa ini.
Bila kita sama sama mengulang kembali tentang narasi politik etis atau politik balas budi. Nampaknya tidak bisa disematkan kepada apa yang terjadi saat ini. politik etis atau politik balas budi yang dibangun oleh pemerintahan kolonial belanda pada tahun 1900 oleh Ratu Wilhemnia menjadi tolak ukur didasari oleh panggilan moral dan dan hutang budi kepada Masyarakat sebut saja Hindia Belanda ( Indonesia ) dengan Trias Politikanya yaitu Irigasi, Transmigrasi, Edukasi.
Walaupun dalam aspek Edukasi diperuntukkan bagi sebagian Pribumi. Situasi ditambah pelik saat ini dimana rezim presiden melakukan balas budi bukan terhadap Rakyat tetapi kepada para pendukung dan relawannya sendiri ditambah lagi dengan bungkamnya Legislatif dan rakyat hanya bisa menyaksikan situasi pelik saat ini. uang-uang hanya dibagi kepada para pendukung dan relawan Mr. President.
marilah kita sebut ini sebagai politik balas jasa. Seorang seniman musik di dunia tanah air ini. dilahirkan dengan nama Abdi Negara Nurdin dilahirkan di Donggala Sulawesi tengah pada tahun 1968 menjadi sosok yang semakin trending saat ini. Gitaris Band SLANK ini menjadi Komisaris di salah satu perusahaan berplat merah. Pertanyaan selanjutnya kenapa harus seorang Abdi. Melihat Track Record Abdi memang tak bisa dipungkiri.
Abdi berperan dalam memenangkan Presiden saat ini dua kali yaitu menjadi relawan, menggagas konser merah putih dan berperan aktif dalam revolusi harmoni. Jasa yang telah dituangkan Abdi bolehlah melesat menjadi sosok Komisaris Independen PT Telkom Indonesia. ini merupakan kebijakan yang kontraproduktif dan terkesan hanya bagi bagi kue belaka ditambah dengan kredibilitas yang diacuhkan dan terkesan melacuri intelektual para Professional dan akademisi di bidang pertelekomukasian jikalau kita menengok kebelakang Case ini sudah terjadi berkali-kali namun ini menjadi sangat tidak elok untuk didengar.
Masyarakat dimakan demokrasi. karena jasa dibalas dengan jabatan yang materiil yang mampu menyulut penyalahgunaan wewenang dan keuangan dan pada akhirnya mungkin saja bisa terjerebak kepada praktik korupsi bukan tidak mungkin kedepannya negara ini semakin oligarki dan Demokrasi ketinggalan taringnya dan pada akhirnya pancasila mengalami dekadensi esensi perjuangannya yang sangat luhur.
DEMOKRASI MEMAKAN DEMOKRASI. PANCASILA DIMAKAN JASA