SULBARPEDIA.COM, — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyatakan bahwa pemerintah provinsi terbuka untuk berdialog dan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah elemen mahasiswa dan buruh, Jumat (2/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, SDK menegaskan bahwa Pemprov Sulbar telah menyiapkan dua kategori beasiswa bagi masyarakat, yakni bagi anak-anak kurang mampu dan berprestasi. Ia memastikan proses penyalurannya akan dilakukan secara transparan dan objektif.
“Prosesnya akan dilakukan secara transparan dan objektif, tanpa kecurangan,” ujar SDK di hadapan massa aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait isu ketenagakerjaan, SDK menegaskan komitmen pemerintah dalam perlindungan hak-hak buruh, khususnya soal pengupahan.
“Kita akan melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
SDK juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mari bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Dengan kebersamaan, kita bisa menghadapi tantangan ke depan dan mendorong kemajuan Sulawesi Barat,” pungkasnya.
Aksi damai tersebut diikuti oleh elemen mahasiswa dari GMNI, LMND, dan FPPI. Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari perlindungan buruh hingga pemerataan pendidikan.
Koordinator lapangan aksi, Januardi, meminta Pemprov untuk membentuk tim inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sulbar. Hal ini dinilai penting untuk mencegah praktik eksploitasi terhadap buruh.
“Kami mendorong agar Pemprov membentuk tim sidak agar tidak ada lagi eksploitasi terhadap buruh di Sulbar,” ujar Januardi dalam orasinya.
Senada, Ketua LMND Sulbar, Rijal, menyoroti pentingnya kebijakan berbasis data serta pelestarian budaya lokal melalui dunia pendidikan.
“Kami mendesak pembentukan tim investigasi untuk mengkaji kondisi buruh dan pemerataan pendidikan. Selain itu, Pemda Mamuju perlu membuat perda tentang pembelajaran muatan lokal demi menjaga identitas budaya,” ucap Rijal.
Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Mamuju, Adam Jauri, menyampaikan bahwa peringatan May Day dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 harus dijadikan momentum untuk menyuarakan kritik konstruktif terhadap pemerintah daerah.
“Pemerintah Provinsi perlu membuka ruang dialog terbuka agar kami bisa menyampaikan substansi tuntutan kami secara langsung,” ungkap Adam.
Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Gubernur Sulbar ini berlangsung damai dan tertib. Puluhan personel dari kepolisian dan Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat turut berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
(Rls/wid)
