Gubernur SDK Serahkan Ranperda APBD Perubahan 2026: Tambahan Rp81 Miliar dari Pusat, tapi Setelah Koreksi PAD Jadi Rp59 Miliar

- Jurnalis

Senin, 14 September 2026 - 19:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SULBARPEDIA.COM, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka menyerahkan sekaligus menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulbar, Senin, 14 September 2026.

Suhardi Duka mengungkapkan adanya tambahan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp81 miliar melalui transfer ke daerah (TKD). Tambahan tersebut terdiri atas Rp71 miliar untuk belanja pegawai dan Rp10 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH).

“Tambahan anggaran dari pusat itu Rp81 miliar. Rp71 miliar belanja pegawai, Rp10 miliar itu DBH. Dan kita sudah alokasi kepada belanja pegawai seluruhnya,” kata Suhardi Duka usai rapat paripurna.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski memperoleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar tetap melakukan sejumlah penyesuaian dalam APBD Perubahan 2026. Salah satunya berupa koreksi terhadap target pendapatan asli daerah (PAD).

Suhardi Duka menjelaskan, terdapat sejumlah potensi PAD yang setelah dikaji dinilai tidak realistis untuk direalisasikan hingga akhir tahun anggaran.

Sehingga, tambahan anggaran secara keseluruhan tidak mencapai Rp81 miliar secara bersih. Setelah memperhitungkan pengurangan target PAD dan sejumlah penyesuaian lainnya, penambahan anggaran berada di kisaran Rp59 miliar.

“Walaupun Rp81 miliar bertambah dari TKD dari pusat, tapi ada pengurangan PAD kita karena ada yang sudah dikaji tidak akan tercapai. Maka penambahannya kurang lebih Rp59 miliar,” jelasnya.

Salah satu komponen PAD yang menjadi perhatian Pemprov Sulbar adalah penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Suhardi Duka mengatakan, data kendaraan yang tercatat dalam sistem belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kendaraan yang masih aktif di lapangan.

Menurutnya, masih terdapat banyak kendaraan yang datanya tercatat sebagai kendaraan aktif, padahal kendaraan tersebut sudah rusak atau tidak lagi beroperasi. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap proyeksi penerimaan pajak kendaraan.

“Misalnya data kendaraan yang aktif. Kan data kendaraan kita ini banyak yang sudah tidak diperbaharui. Jadi banyak kendaraan yang sudah rusak, tidak jalan lagi, masih ada datanya dan itu dihitung akan membayar pajak. Itu tidak akan mungkin membayar pajak,” tutur Suhardi Duka.

Berita Terkait

Menhan Sjafrie Jelaskan Peran Batalyon di Sulbar, SDK: Dukung Pembangunan Daerah
Qori Internasional Syamsuri Firdaus Tiba di Mamuju, Safari Al-Quran di 3 Kabupaten
Cegah Dampak Buruk Gawai, Pemprov Sulbar Dorong Orang Tua Terapkan Pola Asuh Digital yang Bijak dan Interaktif
RSUD Sulbar Resmi Berganti Nama Jadi RSUD Prof. Dr. Amir Abdullah di Hari Kesehatan Nasional 2026
Dukung Pengembangan Sepak Bola, SDK Siapkan Anggaran Piala Gubernur 2027
Kapolda Sulbar Tegaskan Seleksi SIP Murni dari Kemampuan Peserta: Tak Ada Jalan Pintas!
Forum Zilenial Sulbar Nyatakan Dukungan Penuh terhadap Syamsul Samad sebagai Cawagub PAW Sulawesi Barat
GENTING Summit 2026, Pemprov Sulbar Dorong Pendampingan Keluarga Lebih Efektif

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:05 WIB

Arsal Aras Mengajak Kader Perindo Membangun Mamuju Tengah

Jumat, 20 November 2026 - 19:11 WIB

DPW Perindo Sulbar Workshop di Mamuju Tengah  Bidik Kemenangan

Jumat, 20 November 2026 - 08:28 WIB

Wabup Mateng Paparkan lnovasi Digital dan Capaian Pembangunan di Seminar UlGM

Kamis, 19 November 2026 - 14:39 WIB

Pendekatan Layanan Publik, Pemda Mateng Gelar Masarry di Desa Waeputeh

Rabu, 18 November 2026 - 20:45 WIB

Kepala BPKPAD Imamsyah, Berharap Inovasi Geopasti Berjalan di Seluruh Desa Wilayah Kab.Mateng

Rabu, 18 November 2026 - 13:00 WIB

Dua Inovasi Pemda Mateng Masuk Verifikasi IGA 2026 dari Kemendagri dan Kemenpan RB

Selasa, 17 November 2026 - 19:22 WIB

Polemik Sengketa Lahan WKSM, Kapolres Mateng Imbau Pihak Tak Punyak Kepentingan Tidak Melakukan Kegiatan di Kawasan

Selasa, 17 November 2026 - 15:01 WIB

Menanggapi Polemik Sengketa Lahan di PT WKSM, Bupati Arsal Minta Polres Mateng Tindak Sesuai Prosedur Hukum

Berita Terbaru

Oplus_131072

Mamuju Tengah

Arsal Aras Mengajak Kader Perindo Membangun Mamuju Tengah

Sabtu, 21 Nov 2026 - 07:05 WIB

Oplus_131072

Mamuju Tengah

DPW Perindo Sulbar Workshop di Mamuju Tengah  Bidik Kemenangan

Jumat, 20 Nov 2026 - 19:11 WIB

x