SULBARPEDIA.COM,- Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 saat ini terus berjalan, semua elemen masyarakat dan pemerintah diharap turut andil menyukseskan pelaksanaan Pilkada.
Hal ini, yang dilakukan Pemprov Sulbar saat silaturahmi bersama seluruh komisioner KPU Sulbar, DPRD Sulbar dan pejabat vertikal lainnya.
“Tahapan Pilkada 2024 sedang berjalan saat ini. Dalam waktu dua atau tiga hari kedepan kita akan menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua KPU Sulbar Zaid Usman Umar, saat hadir di rumah jabatan Gubernur, Selasa 17 September 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah itu, lanjutnya pada tanggal 23 September 2024 akan dilakukan pengundian nomor urut dan dilanjutkan masa kampanye pada tanggal 25 September 2024.
“Jadi kami dua hari kedepan sedang menyusun suratnya ke Pemprov dalam fasilitasi titik pemasangan titik Alat Peraga Kampanye (APK) karena perwakilan paslon sudah meminta ke KPU terkait pemasangan APKnya. Termasuk kampanye akbar titik kampanyenya,” bebernya.
Sementara itu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam waktu dekat akan ditetapkan masing-masing KPU Kabupaten. Dia juga berharap kordinasi terus dilakukan bersama Pemda kabupaten agar pembentukan KPPS.
“Biasanya masyarakat kita tidak mau jadi penyelenggara kalau ada persyaratan mengeluarkan biaya. Seperti surat kesehatan yang menimbulkan biaya, kalau dibebankan calon KPPS pasti akan berpikir bergabung,” paparnya.
Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi berharap pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik.
“Tadi menjadi perhatian pemeriksaan kesehatan dan ini menjadi pertimbangan untuk kita gratiskan, seperti kita tahu PAD kita sangat rendah dan tadi kita apresiasi KPU kabupaten pasangkayu yang menggratiskan pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.
Suraidah juga berharap meningkatnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada 2024.
“Partisipasi pemilih kita harap semua stokeholder terus menggaungkan itu, karena suksesnya Pilkada tergantung partisipasi pemilih di mana pemilu 80 persen, setidaknya bisa meningkat,” harapnya.
Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan kordinasi ini terus dilakukan, bahkan dirinya menyarankan agar membuat satu group layanan konsultasi hukum bersama Pemprov, kabupaten sampai tingkat kecamatan.
“Mestinya yang begini perlu menjadi perhatian dan bisa kita hindari masalah ini. Karena informasi hukum yang bisa berubah tentunya daerah diharap bisa langsung mengetahuinya,” ucapnya.
Selain itu, pemeriksaan kesehatan KPPS harus digratiskan. Karena daerah lain bisa masa Sulbar tidak bisa.
“Kalau tidak ada dananya Dinas Kesehatan bisa di recofusing kalaupun belum ada bisa dipakai anggaran berikutnya untuk dibayar. Jadi kordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten,” tandasnya.
(adv/adm)
