MAMUJU,SULBARPEDIA.Com – Pemprov Sulawesi Barat bersama enam Bupati se-Sulbar menggelar pertemuan guna membahas berbagai program pembangunan daerah, khususnya terkait persiapan pemberlakuan Undang-Undang AKPD. Kamis (9/4/2026)
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, mewakili seluruh bupati se-Sulbar menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah pusat yang merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Gubernur Sulbar.
Arsal Aras menuturkan, pemerintah daerah sepakat untuk tidak melakukan pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap pemberlakuan Undang-Undang AKPD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengusulkan agar pemberlakuan Undang-Undang AKPD yang direncanakan mulai 2027 dapat ditunda selama lima tahun ke depan,” ujar Arsal.
Selain itu, Arsal juga mengusulkan agar belanja pegawai dapat dimasukkan dalam kategori belanja barang dan jasa, guna memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, para kepala daerah di Sulbar turut meminta pemerintah pusat untuk menambah dana transfer ke daerah dan tidak melakukan pengurangan anggaran tersebut.
“Data di Sulbar menunjukkan belanja pegawai mencapai 30 hingga 40 persen. Karena itu, kami meminta adanya relaksasi dalam pemberlakuan Undang-Undang AKPD serta peningkatan dana transfer daerah,” tegasnya.
Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya di Sulawesi Barat (nis/*)
