Sulbarpedia.com – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dan Sinergitas Penanganan Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula A Kantor Bupati, Jalan Tammauni Pue Ballung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Selasa (1/9/2026).
Rapat berlangsung pada hari pertama bulan September 2026 ini dipimpin langsung Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary, didampingi Sekretaris Daerah Litha Febriani, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor (Kabag OPS Polres), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta jajaran pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
Wakil Bupati Mamuju Tengah Askary menyampaikan, Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran resmi diperpanjang masa penugasannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keputusan ini diambil mengingat kondisi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang ada, sehingga diperlukan kerja sama dan kolaborasi lebih erat untuk mengatasi dampak fenomena El Nino masih berlangsung.
“Kita harus siap. Kesiapan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Satgas saja, tetapi semua stakeholder seperti masyarakat, pemerintah desa, maupun perusahaan swasta,” tegas Askary.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah menyusun strategi komprehensif untuk menghadapi dampak El Nino diprediksi masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027.
Strategi ini mencakup berbagai aspek penanganan mulai dari ketersediaan air bersih hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Wakil Bupati Askary memberikan penegasan tegas kepada pihak swasta terkait kewajiban mereka dalam penanganan bencana.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, perusahaan swasta wajib membantu dalam upaya penanggulangan kekeringan dan kebakaran.
“Makanya saya tadi agak tegas ke swasta berdasarkan undang-undang mereka harus membantu tim Satgas. Di antaranya mempersiapkan armada pemadam kebakaran dan peralatan-peralatan teknis, karena telah diatur dalam undang-undang,” jelasnya.
Diantara fokus utama penanganan adalah ketersediaan sumber air bersih.
Saat ini kapasitas sumber air tersedia hanya mencapai 35 liter per detik.
Pemerintah daerah menargetkan peningkatan kapasitas menjadi 40 hingga 50 liter per detik.
“Dengan peningkatan ini, kami berharap bisa menjangkau kebutuhan air bersih masyarakat dalam kota maupun pendistribusian ke 39 desa terdampak kekeringan,” ungkap Askary.
Dari total 54 desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, sebanyak 39 desa tercatat terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino berkepanjangan.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan kesiapsiagaan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan guna meminimalisir dampak bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.(*)
