MATENG, Sulbarpedia – Tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), menggelar rapat koordinasi dalam rangka percepatan antisipasi potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
Rapat tim terpadu tersebut,t erdiri dari Kapolres Mateng, Perwira Penghubung Mateng, BPN Mateng, Kesbanpol Mateng, Camat, Kepala Desa, Kapolsek dan OPD terkait, selasa (31/01/23) di Aula B Kantot Bupati Mateng.
Selaku pimpinan rapat, Asisten l Bahri Hamzah menuturkan rapat kali ini dalam rangka membahas percepatan penanganan permasalahan dan konflik sosial yang menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama untuk dituntaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perlu saya sampaikan saat ini Sekda belum bisa bersama kita, karena beliau baru tiba tadi malam sekitar jam 2 dari Makassar. Sempat saya ditelpon insaallah beliau meyusul dipertemuan kita ini” ujar Bahri
Pertemuan kali ini, kata Bahri tak lain adalah untuk membahas serta mendiskusikan berbagai permasalahan lahan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya pada tingkat pimpinan di Pemkab. Mateng.
“Seperti yang disampaikan oleh Kesbanpol, bahwa saat ini kita telah membuat surat keputusan (SK) untuk penanganan konflik sosial. Ini sebagi bentuk tindaklanjut dari kunjungannya Kapolda Sulbar beberapa hari yang lalu bahwa Kab.Mateng harus segera membentuk tim penanganan konflik sosial,” terangnya.
Lebih lanjut, Bahri menyatakan sebelum terbentuknya tim terpadubpenanganan konflik ini,sebelumnya pihaknya terlebih dahulu telah membuat tim penanganan konflik tanah. Sehingga tim penanganan konflik tanah dan tim terpadu penanganan konflik sosial ini telah ingkelud didalamnya, sehingga ini menjadi tanggungjawab kita semua.
“Berdasarkan hasil dari kunjungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang dipimpin langsung oleh Asisten l Pemprov, bahwa dia menyampaikan dari enam Kabupaten yang ada di Prov.Sulbar Kab.Mamuju Tengah yang paling tinggi potensi konflik yang ada. Hal itu berdasarkan dari penyampaian tim dari Provinsi,”sambungnya.
Ia juga menambahkan, hal tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemprov sehingga potensi potensi konflik di Mamuju Tengah dapat terjadi.
Melalui rapat ini, Bahri berharap agar potensi konflik yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi perhatian yang serius sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
(Zul/Adm)
