SULBARPEDIA.COM,- Komitmen Polda Sulawesi Barat (Sulbar) dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terus ditunjukkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, dan berlandaskan ketentuan hukum.
Terbaru, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulbar telah memeriksa mantan Bupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar (AIM), selama kurang lebih enam jam pada Selasa (17/11/2026).
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan dugaan penyimpangan anggaran insentif rohaniawan Kabupaten Polman tahun anggaran 2023 dan 2024 dengan nilai anggaran yang menjadi objek perkara sekitar Rp 4,2 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Memo Ardian, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap AIM dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami proses pencairan anggaran ketika yang bersangkutan masih menjabat sebagai Bupati Polman.
“Langkah ini menunjukkan bahwa penyidik terus menelusuri setiap tahapan pengelolaan anggaran serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki informasi dan keterkaitan dengan perkara tersebut,” kata Memo.
Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Polman pada 3 November 2026. Penggeledahan dilakukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting, di antaranya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk periode anggaran 2023 hingga 2024.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari materi pendalaman penyidik untuk menelusuri proses administrasi, mekanisme pencairan, serta penggunaan anggaran yang menjadi objek penyidikan.
Polda Sulbar menegaskan bahwa setiap proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan terhadap seseorang dalam kapasitas sebagai saksi juga merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan atau keterlibatan pidana.
Melalui langkah-langkah tersebut, Polda Sulbar terus berupaya menghadirkan kepastian hukum, menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan hak masyarakat, termasuk para penerima insentif rohaniawan, mendapatkan perhatian dalam proses pengungkapan perkara.
Komitmen ini menjadi wujud keseriusan Polda Sulbar dalam menjalankan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan tidak pandang bulu demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
(rls/adm)











