SULBARPEDIA.COM,-Mamuju, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), menggelar kegiatan Forum OPD Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan, yang dipusatkan di Aula Hotel Aflah Mamuju, Senin (4/3/2024).
Kegiatan tersebut melibatkan pejabat lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten se-Sulbar, termasuk sejumlah Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri. Kegiatan ini digelar hingga 6 Maret 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sub Koordinator Program dan Pelaporan Disdikbud Sulbar Hj. Nurhalia, selaku ketua panitia menyampaikan,
Rembuk Pendidikan merupakan bagian dari upaya membangun sinergi untuk melahirkan konsep penataan pendidikan yang lebih baik di masa depan.
Selain membahas isu program 4+1, Rembuk Pendidikan ini juga membahas terkait Issu Anak Putus Sekolah, tenaga Pendidik dan kependidikan, khusunya terkait sertifikasi, kompetensi kepala sekolah hingga issu tentang akreditasi sekolah.
“Tujuan kita untuk membangun sinergi antara semua stakeholder pendidikan untuk melahirkan konsep penataan pendidikan yang lebih baik di masa depan melalui perencanaan pembangunan pendidikan di Sulbar. Menyatukan ide dan gagasan sebagai bahan masukan untuk perencanaan tahun 2025, mendorong para pihak untuk senantiasa terlibat dalam setiap proses kegiatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, serta melakukan evaluasi atas kinerja yang telah ada,” ujar Nurhalia.
Baca Juga: Disdikbud Prov.Sulbar Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Perencanaan dan Penganggaran
Setelah dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, peserta Rembuk Pendidikan mengikuti penyampaian materi dan sharing session hingga pembahasan format Desk Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, DR Mitthar Thala Ali dalam kesempatan itu, memberikan materi terkait Target Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal di Tahun 2024.
“Dalam mencapai target SPM kita perlu
menibgkatkan mutu pendidikan sesuai standar nasional, meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan hingga membangun tata kelola pendidikan yang bersih, efektid dan efesien, serta melibatkan oublik dalam pengawasan,” tuturnya.
(adv/adm)
