SULBARPEDIA.COM, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ini dinilai membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program ini adalah program kita semua. Ini merupakan program nasional dan wajib hukumnya kita sukseskan. Apa yang kurang, kita berupaya untuk perbaiki bersama,” ujar Syamsuddin, Selasa (10/3/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi daerah, khususnya dalam pemanfaatan produk lokal untuk mendukung keberlangsungan program MBG.
Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mewajibkan penggunaan minimal 80 persen bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program.
Menurut Syamsuddin, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang strategis dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita mau koordinasikan bagaimana ketahanan pangan kita, di mana program ini menyatakan harus menggunakan produk lokal minimal 80 persen. Ini yang akan terus kita kawal,” tuturnya.
DPRD Mamuju berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas gizi dan pemberdayaan sektor pertanian lokal.
(adv/adm)
