SULBARPEDIA.COM, Mamuju — Persoalan anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat kembali menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menegaskan bahwa masalah pendidikan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan capaian pembangunan daerah.
Meski pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan layanan pendidikan, SDK mengakui angka APS di Sulbar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas.
Menurutnya, penanganan APS harus dimulai dari hulu dengan mengurai akar persoalan secara menyeluruh. Ia menilai selama ini penyebab anak putus sekolah belum dipetakan secara detail dan berbasis data lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pertama kita harus cari akar masalahnya. Bisa saja karena sarana pendidikan, misalnya jumlah bangku SMP kelas tiga tidak sebanding dengan daya tampung SMA dan SMK. Kalau itu selisih, berarti persoalannya ada di sarana. Tapi kalau ternyata seimbang, maka harus ditelusuri apakah karena ekonomi, persoalan mental, atau bahkan karena anak sudah masuk dunia kerja,” ujar Suhardi Duka, Selasa (13/1/2026).
SDK menegaskan, pemetaan yang akurat akan menentukan efektivitas kebijakan dan program intervensi yang dijalankan pemerintah. Tanpa data yang jelas, intervensi berisiko tidak tepat sasaran.
“Kalau semua itu sudah kita ketahui, barulah di situ kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa yang perlu diintervensi secara tepat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa anak putus sekolah bukan persoalan kecil, melainkan isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat.
“APS ini adalah masalah serius dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kalau ini bisa kita atasi, upaya meningkatkan IPM Sulbar akan jauh lebih maksimal,” tegas SDK.
Diketahui, pada tahun 2025 IPM Sulbar mengalami kenaikan sekitar satu poin. Namun menurut SDK, capaian tersebut seharusnya bisa lebih tinggi apabila angka anak putus sekolah ditekan secara signifikan. Ia pun menargetkan IPM Sulbar ke depan dapat bergerak di kisaran 75 hingga 76.
Sebagai langkah konkret, dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, muncul usulan pembentukan tim khusus untuk mengusut secara mendalam penyebab utama anak putus sekolah di Sulbar.
Usulan tersebut disambut positif oleh Gubernur Suhardi Duka. Ia menilai pembentukan tim khusus akan mempercepat pengumpulan data faktual di lapangan, mulai dari kondisi sekolah, ekonomi keluarga, hingga faktor sosial yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan.
“Boleh, kita bentuk tim itu. Bisa tim terpadu pemerintah, melibatkan kabupaten, bahkan lembaga sosial juga bisa. Saya sambut baik, yang penting kita bisa mendapatkan gambaran riil di lapangan,” pungkasnya.
(Rls/adm)
