Ketua DPRD Mamuju Ikut Rapat Dengan Mentri Keuangan Melalui Vicon

SULBARPEDIA.COM,- Ketua DPRD Mamuju Azwar Anshari Habsi mengikuti rapat dengan Mentri Keuangan RI dan Mentri Dalam Negeri mengenai refocusing anggaran penanggulangan Corona, rapat digelar melalui Video Conference (Vidcon) Senin , 17/04/2020.

Pada rapat tersebut Mentri Keungan RI dan Mendagri meminta seluruh Gubernur, Bupati/Walikota agar dapat sesegera mungkin melakukan realokasi anggaran atau refocusing APBD untuk menanggulangi Covid-19 di masing-masing daerahnya.

Ketua DPRD Mamuju Azwar Anshari Habsi kepada wartawan berjanji akan mendukung langkah Pemerintah daerah dalam merealokasi atau refocusing APBD tahun 2020 untuk penanganan Corona.

“pada prinsipnya kami akan mendukung setiap kebijakan Pemda untuk penanganan Corona, izin prinsip kami siap tandatangani”tegasnya.

Sementara itu, Mentri Keuangan Sri Mulyani bersama Kemendagri akan segera mengeluarkan surat edaran baru terkait perubahan APBD. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer ke daerah seperti DAU,DBH,DAK,DID, dan dana desa. Pengurangan dana transfer ke daerah karena berkurangnya sisi pendapatan seperti pajak, ekspor karena efek Corona

“Kita akan berusaha agar baik pemerintah pusat maupun daerah tidak shock oleh penurunan sisi penerimaan” kata Sri Mulyani dalam rilis Kominfo Sulbar.

Ia juga menyampaikan, karena penurunan penerimaan, sisi belanja harus mengalami perubahan sebab jika tidak akan bolong. Sisi belanja yang harus mengalami perubahan radikal antara lain:

1. Belanja pegawai seperti honor, pelatihan dan perjalan dinas. biaya pelatihan dan dana perjalan dinas otomotis tdk akan terserap oleh karena pelarangan perjalanan dinas. Demikian pula ATK yang berkurang pasca WFH.
   2. Belanja barang : seperti pembelian bahan material habis pakai. Pos ini harus disisir anggarannya, dikurangi dan bahkan jika mungkin distop
   3. Belanja Modal
   Yang sudah terlanjur kontrak diharapkan dinegosiasi ulang untuk diperpanjang kontaraknya sehingga ada beberapa belanja yang bisa dihemat.
   Sementara itu, penekanan perubahan anggaran di pusat maupun daerah dalam rangka mengahadapi covid 19 di fokuskan 3 hal,yakni:
2. Bidang kesehatan seperti APD, Rapid test dll
   2. Kegiatan yang menolong, dimana pemerintah pusat menggelontorkan dana bantuan sosial sebesar Rp 110 T membantu ekonomi/pendapatan masyarakat karena efek corona.
   3. Membantu Dunia Usaha.
   Dunia usaha meskipun mengalami kemunduran, tetapi harus diupayakan tidak bangkrut, minimal dapat bertahan hingga 12 bulan. Melakukan intervensi terhadap pihak dan tenaga kerja yang dirumahkan.

“Tiga hal yang akan dibiaya pusat ini yang dikeroyok oleh semua kementerian diharapkan tidak menjadi harapan tunggal para kepala daerah. Kepala daerah juga harus melakukan hal serupa sebab anggaran dari pusat tentu tidak cukup untuk seluruh Indonesia.,”kata Sri Mulyani

(Adv/Lal)