SULBARPEDIA.COM,- Komisi I DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor Inspektorat Prov.Selsel, Kamis 22 Juni 2023. Kungker itu dipimpin lansung ketua komisi I Syamsul Samad bersama wakil ketua komisi I Andi Muslim Fattah, hadir pula sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Bonggalangi, Amalia Fitri Aras dan Syahrir Hamdani.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Sulbar itu diterima oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Abel Rante, SH. M. Si.
Wakil ketua komisi I DPRD Sulbar Andi Muslim Fattah kepada wartawan mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan dam rangka menggali informasi dan penyempurnaan data prihal pembahasan LKPJ Gubernur Sulbar tahun 2022 yang tengah dibahas oleh DPRD Sulbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sulbar ini juga mengatakan selain membahas terkait LKPJ Gubernur Sulbar 2022, komisi I juga berdiskusi terkait tugas dan fungsi Inspektorat yang rencananya akan dilibatkan dalam proses perencanaan awal APBD hingga pembahasan ahir bersama TAPD dan Banggar.
“Beberapa hal yang dibicarakan terkait pelibatan inspektorat dalam fungsi perencegahan dengan memasukkan inspektorat sebagai anggota TAPD, melibatkan dalam proses perencanaan awal, pendampingan pembahasan baik ditingkat seluruh komisi maupun rapat TAPD dan Banggar. Termasuk melakukan peningkatan kapasitas kepada ASN di Inspektorat.”kata anggota DPRD Sulbar dapil Polman A ini.
Muslim Fattah menambahkan saran dan masukan serta informasi penting yang diperoleh dari Inspektorat Prov.Sulsel akan dijadikan sebagai rujukan dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Inspektorat di Sulbar.
“Tentu apa yang kami peroleh disini akan kami bawa ke Sulbar, semoga masukan dan saran yang baik dapat kami implementasikan di Sulbar.”terangnya.
Berikut tujuh catatan penting pada pertemuan komisi I DPRD Sulbar dan Inspekrorat Prov.Sulsel.
1. Bahwa Inspektorat memiliki peran penting dalam menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya, dan titik berat pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Pelibatan Inspektorat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting, terutama dalam melakukan review terhadap RKA sebelum menjadi DPA, dan kalau bisa dapat mengawal proses perencanaan anggaran dari awal.
3. Tehadap proses pembahasan anggaran DPRD, Inspektorat menjadi bagian penting ikut dalam proses pembahasan anggaran, baik di Badan Anggaran ataupun di Komisi, sehingga kedepan proses pembahasan anggaran harus melibatkan Inspektorat dan mendampingi rapat-rapat pembahasan.
4. Terkait dengan sumber daya aparatur, juga menjadi perhatian, penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur harus menjadi bagian yang perlu mendapatkan porsi anggaran dan kebijakan untuk pengembangan Sumber daya aparatur khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat.
5. Untuk alokasi anggaran pada Inspektorat, harus memenuhi mandatory spending.
6. Untuk masalah tindaklanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK, bahwa Inspektorat tetap mengoptimalkan peran masing masing OPD dan strategi penyelesaian, sebagai salah satu contoh dengan membuat Surat Pernyataan Jaminan, dan terkait dengan adanya asset asset yang sekiranya sudah tidak kayak atau rusak agar dapat diinventarisasi dan diusulkan untuk penghapusan.
7. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan juga mendorong adanya perencanaan berbasis Resiko, selain itu juga menerapkan aplikasi GO-Clean serta sedang mengembangkan aplikasi E-Audit.
(Lal)
