SULBARPEDIA.COM,- Mamuju, Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 oleh Komisi II DPRD Mamuju bersama Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Mamuju menyoal beberapa masalah.
Pembahasan RAPBD 2025 itu berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Mamuju, Jl Yos Sudarso, Kelurahan Binanga Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (19/11/2024) siang.
Dari pagu anggaran yang diusulkan Dinas Ketapan senilai Rp 2,8 miliar, sebanyak 2,3 diperuntukkan untuk belanja pegawai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedangkan untuk program kerja menyisahkan anggaran sebanyak Rp 500 juta.
Ketua Komisi II Bidang Pembangunan, Keuangan dan Perekonomian, Asdar mengatakan untuk memaksimalkan sisa anggaran Rp 500 juta itu, pihaknya perlu memberikan dukungan terkait program yang dijalankan.
“Beberapa hal yang mesti kita support itu seperti persoalan edukasi ketahanan pangan dan program pasar murah,” kata Asdar kepada wartawan.
Baca Juga: Ketua DPRD Mamuju Sebut APBD 2025 Fokus Pembangunan Infrastruktur
Di sisi lain, lanjut Asdar, dari anggaran setengah miliar itu harus mengcover program makan siang bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto.
“Beberapa hal menjadi catatan, salah satunya itu program nasional yaitu makan siang gratis, dari mana sumber anggarannya,”? ucap Asdar.
Terakhir ditambahkan, perlunya membahas lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait kemudian bisa menemukan solusi yang lebih baik dan lebih komprehensif
“Perlu bersama-sama duduk kembali membahas lebih lanjut terkait masalah ini,” tandasnya.
(adv/adm)
