Mamuju Tak Dapat Jatah Sembako dari Dinas Koprindag Sulbar, H.Damris Ngamuk Dirapat Pansus

SULBARPEDIA. COM, -Pansus Refocusing anggaran DPRD Sulbar Kamis,11/06/2020 menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya.

Rapat itu dipimpin ketua Pansus Refocusing anggaran Sukri Umur dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulbar diantaranya Hatta Kainang, H.Damris, Muh Jayadi, Ir. Abidin dan wakil ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim.

Pada rapat tersbut satu persatu OPD teknis Pemprov.Sulbar seperti dinas Koperidag, Disnaker, BPBD, dinas Kesehatan, Badan Keungan, dinas Sosial, Rumah Sakit Regional dan Bapeda menjelasan prihal apa yang telah dan akan mereka dikerjakan dalam hal penanganan dampak sosial Covid-19 di Sulbar.Pada rapat pansus itu pula terungkap bahwa Dinas Koperindag Sulbar berlaku diskriminatif kepada dua kabupaten yakni Kab. Mamuju dan Mateng. Sekretaris Diskoprindag Sulbar Abdul Jalil menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi ribuan Sembako kepada 4 kabupaten di Sulbar yakni Polman, Mamasa,Majene dan Pasangkayu.

Mendengar penjelasan itu, sontak Anggota DPRD Sulbar H.Damris merasa kesal dan geram. Ketua Golkar Mamuju itu menuding Diskoprindag Sulbar melakukan langkah diskriminatif terhadap Kab. Mamuju dan Mateng.

Kemarahan H.Damris memuncak ketika sekretaris Dinas Koperindag Sulbar tidak dapat menjelaskan alasan mengapa 2 kabupaten yakni Mamuju dan Mateng tidak mendapatkan bantuan.

“ini tindakan yang tidak benar, tidak adil. Sulbar ini terdiri dari 6 kabupaten, bukan hanya empat. Mamuju dan Mateng merupakan zona merah yang tentu juga masyarakatnya merasakan dampak wabah ini. Mereka juga sangat mengharpkan bantuan dari Pemprov. Sulbar.”terang anggota DPRD asal Golkar itu.

H.Damris menegaskan melalui kewenangan yang dimilikinya Ia berjanji akan melakukan investigasi mengenai besaran dan sasaran bantuan yang telah dikucurkan Dinas Koprindag Sulbar.

“langkah awal besok kita aka undang Kadisnya untuk memberikan penjelasan soal itu. Insyaallah kami dari Pansus akan maksimal melakukan pengawasan. Kita tidak ingin dana untuk penanggulangn Corona tidak tepat sasaran atau disalah gunakan.”tutupnya.

(Lal)