SULBARPEDIA.COM,- Fahry Fadly anggota DPRD 2024-2029 fraksi Golkar ditetapkan sebagai Ketua DPRD Polman dalam rapat paripurna DPRD Polman, Jumat, (4/10/2024).
Yang berbeda, penetapan Fahry dituding sarat dinasti mengingat Ia adalah adik ipar ketua DPD Golkar Polman, Samsul Mahmud, yang juga adalah calon bupati di Pilkada Polman 2024 ini.
Dimintai tanggapan, Direktur Logos Politika, Maenunis Amin, menyebut pro kontrak penetapan Fahry sebagai Ketua DPRD Polman hal biasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap partai punya internalisasi terkait hal-hal strategis. Setidaknya ada tiga hal akan mendasari keputusan partai muncul. Pertama, konsolidasi. kedua, mobilisasi dan ketiga, agenda politik. Inilah yang terkadang membuat mekanisme keputusan partai dinamikanya tidak kaku pada aturan normatif.” ujar Maenunis.
Setiap partai menurutnya, menjalankan agenda politik berdasarkan proporsial kemampuan kader.
“Konsolidasi dan mobilisasi dalam menjalankan mesin politik sangat besar konsekuensi costingnya dan tidak setiap kader memilikinya. Apalagi di tahun politik seperti sekarang dimana semua partai punya agenda Pilkada. Partai harus betul-betul mampu mengelaborasi konsekuensi konsolidasi, mobilisasi dan pemenangan Pilkada sekaligus. Fahry mungkin tidak sesenior kader lainnya di Golkar, tapi secara proporsional Fahry oleh internal dianggap lebih mampu mengakomodir kebutuhan konsolidasi, mobilisasi dan pemenangan Pilkada.” imbuh Maenunis.
Maenunis menyebut keputusan Golkar terkait penetapan ketua DPRD Polman hal lumrah terjadi di banyak partai.
“Coba dianalisa di setiap partai dalam penentuan ketua DPR atau posisi struktural partai, mayoritasnya diinternalisasi tidak normatif administratif. Sepintas kesannya sangat dinasti, tapi itu sesungguhnya hanya pertimbangan kebutuhan agenda konsolidasi, mobilisasi dan pemenangan Pilkada.” Sebutnya.
“Kalau di Sulbar, ini hampir terjadi di semua level Provinsi dan Kabupaten. Penentuan posisi struktural partai dan posisi di DPRD mayoritasnya diisi keluarga atau orang terdekat ketua partai. Ini terjadi tidak hanya di Golkar, tapi juga di Nasdem, Demokrat, PPP dan partai lainnya. Apa ini dinasti? menurut saya tidak sesederhana itu karena setiap partai punya kebutuhan menyukseskan agenda politik masing-masing, entry pointnya disitu.” kunci Maenunis.
(Lis/Lal)
