SULBARPEDIA.COM,- DPRD Mamuju menggelar rapat dalam rangka membicarakan nasib tenaga kontrak (Tekon) yang diberhentikan oleh Pemkab Mamuju. Rapat tersebut dipimpin ketua DPRD Mamuju Azwar Ansary Habsi. Hadir sejumlah anggota DPRD Mamuju seperti Sugianto, Masram Jaya, Yani, Imran dan sejumlah anggota DPRD Mamuju lainnya. Sementra dari Pemkab Mamuju sendiri hadir asisten III, perwakilan BKD, BPKAD dan bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Sebelumnya, bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi telah menandatangni SK nomor 188 tahun 2021 tentang pencabutan keputusan bupati Mamuju tentang pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas lingkup Pemkab.Mamuju. Dengan demikian sebanyak 6.547 orang tenaga kontrak Mamuju yang tersebar di semua unit kerja telah dinyatakan berhenti sejak 5 April 2021.
Pemkab Mamuju memberhentikan tenaga kontrak dengan sejumlah alasan dan pertimbangan yakni: pertama berdasarkan analisis beben kerja Pemkab Mamuju hanya membutuhkan sekitar 4 ribu an tenaga kontrak, kedua refocussing anggaran karena pandemi Covid-19 dan penyesuaian PAD dari 107 M menjadi hanya 41 milyar rupiah, ketiga adanya pengurangan DAU dan DAK dan keempat adanya rekomendasi BPK sejak 2018.
Meski demikian, Pemkab Mamuju memastikan akan kembali mengangkat tenaga kontrak daerah sesuai kebutuhan yakni sekitar 4 ribu lebih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada rapat itu, sejumlah anggota DPRD Mamuju menyoroti pemberhentian tenaga kontrak tersebut. Ketua komisi I DPRD Mamuju Sugianto menegaskan jika Pemkab Mamuju memberhentikan tenaga kontrak kemudian akan mengangkat kembali ditahun yang sama maka keputusan itu terindikasi ada niatan jahat terhadap tenaga kontrak.
Politisi partai Golkar itu menduga pengangkatan tenaga kontrak yang baru nantinya syarat dengan kepentingan politik sehingga akan dapat merugikan ribuan tenaga kontrak yang telah lama mengabdi untuk daerah ini.
“saudara-saudara telah menjebak bupati untuk mengambil keputusan, keputusan yang akan membuat ribuan anak bangsa (tenaga kontrak) sakit hati. Kalau alasan anggaran diberhentikan gaji tenaga kontrak itu dianggarkan dalam APBD 2021 ini, begitu pun kalau alasan karena Covid-19, maka tahun 2020 juga ada Corona tetapi tenaga kontrak tetap ada. Kalau tahun ini SK tenaga kontrak itu kembali diterbitkan, saya yakin direkrut berdasarkan kepentingan politik dan saya katakan kalian memiliki niat jahat.”kata mantan ketua DPRD Mamuju itu.
Sugianto menyarankan ke Pemkab Mamuju jika ingin merekrut kembali tenaga kontrak, maka dapat dilakukan di awal tahun 2022 mendatang dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan daerah dan mensosialisasikannya terlebih dahulu.
“saya mengusulkan tenaga kontrak tetap bekerja di tahun ini, tahun depan saja baru lakukan pengurangan, kalau ada SK baru yang keluar tahun ini maka saya akan mengawal hal ini. Cara-cara seperti adalah cara-cara yang sadis, dan cara seperti ini sudah keluar dari akronim kata”Keren” yang selama ini digauangkan Pemkab Mamuju.”tegas Sugianto.
Senada dengan itu, anggota DPRD Mamuju Masram Jaya mengingatkan agar Pemkab Mamuju jika harus kembali merekrut tenaga kontrak maka harus sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak berdasarkan pendekatan politis.Masram meminta agar Pemkab Mamuju mencoret tenaga kontrak yang malas masuk kantor.
(Lal)
