SULBARPEDIA.COM, Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan kinerja ekonomi yang positif pada awal tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi pekan keempat Januari 2026, Sulbar berhasil memperkuat stabilitas harga komoditas, ditandai dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang melampaui capaian pekan sebelumnya.
Perencana Ahli Muda Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Musrifah Hamzah, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara daring pada Selasa (27/1/2026), IPH Sulawesi Barat tercatat berada di angka -2,29 persen.
“Capaian ini menunjukkan tren yang semakin membaik dibandingkan pekan ketiga Januari yang berada di posisi -1,73 persen. Meski demikian, kami tetap mencermati fluktuasi sejumlah komoditas, seperti daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit, yang masih memberi pengaruh terhadap pergerakan harga di beberapa wilayah,” ujar Musrifah saat memberikan keterangan di Kantor Bapperida Provinsi Sulbar, Kamis 29 Januari 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keberhasilan Sulawesi Barat menekan IPH merupakan hasil dari komitmen kuat Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama jajaran Pemerintah Provinsi serta kolaborasi pemerintah kabupaten se-Sulbar dalam menerjemahkan kebijakan ekonomi nasional ke dalam langkah konkret di daerah. Upaya ini selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5 persen dengan inflasi terjaga pada kisaran 2 persen.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa stabilitas inflasi merupakan fondasi keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Sejalan dengan arahan tersebut, Gubernur Suhardi Duka memastikan Sulawesi Barat menjalankan empat langkah strategis pengendalian inflasi, yakni:
1. Pengawasan ketat terhadap harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti BBM dan tarif angkutan.
2. Penguatan ketahanan pangan melalui pengendalian pasokan kelompok makanan dan minuman.
3. Menjaga kelancaran distribusi dengan memastikan jalur logistik tetap terbuka untuk mencegah penimbunan dan spekulasi harga.
4. Kebijakan berbasis data, dengan memanfaatkan data real-time BPS sebagai dasar pengambilan keputusan yang presisi.
Secara nasional, tren penurunan harga tercatat pada sejumlah komoditas strategis, antara lain bawang merah di 224 kabupaten/kota, cabai rawit di 206 wilayah, dan daging ayam ras di 139 wilayah. Namun demikian, Musrifah mengingatkan adanya potensi tekanan harga pada bawang putih, yang mengalami kenaikan di 28 kabupaten/kota.
Rakor pengendalian inflasi juga memberikan apresiasi atas pemulihan cepat daerah pascabencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mulai mengalami deflasi berkat langkah luar biasa pemerintah, termasuk pengiriman logistik melalui jalur udara menggunakan pesawat Hercules.
Sebagai bentuk penguatan sinergi pusat dan daerah, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pusat dan Daerah pada Senin, 2 Februari 2026, di Sentul. Forum tersebut menjadi momentum strategis bagi seluruh kepala daerah, termasuk Sulawesi Barat, untuk memantapkan strategi pengendalian inflasi sepanjang tahun 2026.
(Rls)
