SULBARPEDIA.COM, Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat memperoleh kuota sebanyak 400 Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) kualifikasi ahli Tahun Anggaran 2026 dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) jasa konstruksi. Informasi ini disampaikan dalam koordinasi bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Kementerian PUPR pada kegiatan workshop OPD dan balai teknis se-Sulawesi.
Kuota tersebut menjadi peluang strategis bagi tenaga konstruksi di Sulawesi Barat untuk meningkatkan kompetensi dan legalitas profesinya. Dengan sertifikasi keahlian, tenaga konstruksi diharapkan mampu memenuhi standar nasional serta memperkuat daya saing sektor jasa konstruksi daerah.
Program ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni membangun infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM konstruksi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang bermutu, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Surya Yuliawan Sarifuddin, menyampaikan bahwa alokasi 400 SKK ahli ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat profesionalisme tenaga ahli daerah.
“Peningkatan kualitas SDM adalah kunci utama mewujudkan konstruksi yang berkualitas. Dengan 400 kuota SKK kualifikasi ahli, kita berharap tenaga ahli di Sulbar semakin kompeten dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya, Jumat 13 Februari 2026.
Selain program SKK ahli, Dinas PUPR Sulbar bersama balai jasa konstruksi wilayah VI kementerian PUPR juga akan melaksanakan peningkatan kompetensi lanjutan berupa sertifikasi instruktur tenaga konstruksi serta asesor sertifikasi jabatan kerja konstruksi. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem pembinaan dan memastikan proses sertifikasi di daerah berjalan lebih mandiri dan berkelanjutan.
Menurut Firman Juang Mallarangeng, selaku Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang hadir dalam kegiatan tersebut, program ini akan didistribusikan secara merata di enam kabupaten di Sulawesi Barat.
“Kami akan membagi kuota asesor dan instruktur untuk disertifikasi di enam kabupaten. Harapannya, seluruh kabupaten dapat maju dan mandiri dalam melaksanakan proses sertifikasi ke depan, tanpa selalu bergantung pada daerah lain,” jelasnya.
Melalui penguatan tenaga ahli, instruktur, dan asesor, Sulawesi Barat menargetkan terbentuknya ekosistem jasa konstruksi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Upaya ini sekaligus mendukung agenda pembangunan daerah Sulawesi Barat yang maju dan mandiri, serta mewujudkan program nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan fondasi SDM konstruksi yang unggul.
(Rls/Adm)
