SULBARPEDIA.COM,- Sekretaris provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian BKN tahun 2024 di Hotel The Stones Legian Bali, Selasa 6 Februari 2024.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Mewujudkan Netralitas ASN dalam Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia”. Rakor ini diharapkan agar seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia ikut mensukseskan Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BKN RI juga menekankan kepala daerah untuk bersikap netral terkhusus bagi ASN yang mereka pimpin. Muhammad Idris mengatakan ternyata setelah ditracking, Sulbar masuk urutan kelima tertinggi di Indonesia terkait ketidaknetralan ASN.
“Nanti kita akan cari tahu siapa saja yang di antara mereka ini terjaring informasi ketidaknetralan,” tegas Idris.
Idris juga mengatakan, dari rakor tersebut banyak sekali informasi yang berkaitan dengan KASN, tentang isu-isu strategis. Termasuk salah satunya penghapusan tenaga honorer yang harus diangkat menyeluruh di 2024.
Baca Juga: Idris Minta Agen Kehumasan Perbaiki Citra Pemerintah Melalui Penyebarluasan Informasi
Namun, Ia mengungkapkan persoalan sejumlah di daerah adalah ketersediaan biaya atau anggaran untuk melakukan penggajian.
“Saya kira ini adalah permasalahan nasional dan tentu saja kita akan mengikuti kekuatan APBD kita. Karena Undang-undang APBN kita mengatakan, ASN, KASN itu harus memperhatikan ketersediaan dukungan anggaran daerah. Kalau anggaran daerahnya kita mencukupi, kita akan angkat, paling tidak untuk sementara ada paruh waktu dulu,” jelasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas secara daring, Pj Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto.
Kemudian Kepala BKD Sulbar Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia.
(adv/adm)
