MATENG,SULBARPEDIA.Com – Wakil Bupati Mamuju Tengah (Mateng) Askary Anwar bersama Pj Sekda Litha Febriani dan Ketua DPRD Mateng Nirmalasari Aras, mengikuti agenda rapat bersama Bupati dan Wakil Bupati se-Sulawesi Barat, Kamis 24 April 2025.
Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk menyatukan langkah dalam pembangunan daerah. Masing-masing kepala daerah diminta memaparkan program kerja mereka untuk tahun anggaran 2026, sejalan dengan visi-misi gubernur dan wakil gubernur yang tengah menjabat.
Dalam kesempatannya saat memaparkan sejumlah usulan program prioritas provinsi, Wabup Mateng Askary Anwar menyampaikan di antaranya kebutuhan sektor pendidikan, pertanian dan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sektor pertanian pembibitan ikan nila, untuk pengambilan benih ikan nila ini dari Sulawesi Selatan, kita coba membuat pembenihan ikan nila karena kualitas ekspor dan kebutuhan kita di daerah itu jutaan dalam setiap bulannya, cuma memang perlu ekspansi yang lebih besar, ” lanjutnya.
“Kemudian terkait dengan penanganan beasiswa anak kurang mampu dan berprestasi, ini terkait dengan indeks pembangunan manusia kita di Sulbar masih rendah, kemudian sektor kesehatan untuk penguatan kapasitas public service center,” lanjutnya.
Merespon pemaparan program kepala daerah tiap kabupaten, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka atau SDK, menegaskan komitmen Pemprov Sulbar untuk memperkuat sinergi pembangunan antar daerah.
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka memimpin langsung rakor kepala daerah se-Sulbar. Sejumlah usulan mengemuka dalam rapat ini untuk usulan program tahun 2026. (Dok/Ist)
Salah satu langkah nyata adalah alokasi anggaran sebesar Rp 50 miliar ke masing-masing kabupaten, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas daerah di tengah tantangan efisiensi anggaran.
“Forum ini bukan hanya rutinitas, tapi ruang strategis menyatukan rencana kerja yang berdampak langsung ke masyarakat. Kita ingin setiap kabupaten maju seimbang,” ujar Gubernur SDK.
“Kami beranggapan atau mempunyai paradigma bahwa provinsi itu tidak mempunyai wilayah, tapi yang punya wilayah itu kabupaten,” kata SDK usai memimpin rakor.
Ia mengatakan kerja sama antara provinsi dan kabupaten itu mutlak, apalagi dalam kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur memiliki misi membangun kabupaten secara merata.
“Rancangan kami di tahun 2026 akan kita bisa alokasikan anggaran minimal Rp 50 miliar setiap kabupaten. Makanya akan ada Musrembang pada tanggal 29 April 2025 mendatang, para Bupati sudah menyampaikan dan memasukkan programnya. Semua programnya bagus karena ada infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertanian, ketahanan pangan dan lain-lainnya,” sebutnya (Adv/*)
