Plt Kadis PPKB Mamuju Ikuti Halal Bihalal dan Evaluasi Penyesuaian Jam Kerja Lewat Zoom

SULBARPEDIA.COM,-Mamuju, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Mamuju, Abdul Rasyid mengikuti kegiatan evaluasi jam kerja atau Flexible Working Arrangement dirangkaikan kegiatan halal bihalal pasca cuti dan libur lebaran, Selasa (8/4/2025).

Turut hadir, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Mamuju Rokhani, dan Kabid Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Mamuju, Dzamrudiah, beserta pegawai DPPKB.

Evaluasi Pemerintah Kabupaten Mamuju terkait jam kerja ini berdasarkan surat edaran dari Menpan-RB Nomor 3/2025 yang disesuaikan dengan karakteristik instansinya masing-masing.

Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, bersama Wakil Bupati Yuki Permana , didampingi Sekretaris Daerah Dr. H. Suaib, memimpin evaluasi yang dilakukan via zoom meeting yang terpusat dari Kantor Bupati Mamuju.

Dalam pertemuan virtual dengan sejumlah ASN yang rata-rata telah hadir di kantor masing-masing, Sutinah mengecek kehadiran semua jajaran di tiap perangkat daerah.

Bahkan ASN yang tercatat melakukan Work From Anywhere (WFA) juga diminta hadir dalam zoom meeting tersebut. Hasilnya 95 persen pegawai Pemkab Mamuju dipastikan telah mulai bekerja kembali, sedangkan sisanya ada yang berhalangan sakit maupun tanpa keterangan.

Usai kegiatan, Sutinah menyampaikan tujuan pelaksanaan evaluasi via zoom dilakukan, yakni untuk memastikan semua pegawai telah bekerja sesuai dengan aturan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap bisa berjalan dengan baik.

Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, Bupati juga memanfaatkan momentum tersebut untuk halal bihalal dengan semua jajaran, sehingga silaturahmi juga dapat terjalin dengan lebih baik dan menjadi motivasi untuk membangun kebersamaan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Terkait pelaksanaan kegiatan melalui zoom meeting, Bupati Mamuju menilai hal itu cukup baik untuk dilakukan dalam upaya penyesuaian terhadap efisiensi kerja dengan tidak menghilangkan esensi kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap perangkat daerah.

(adv/adm)