SULBARPEDIA.COM, – Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan bekerja sama dengan KAPAL Perempuan menggelar rapat lanjutan komite pemantau untuk meng-update perkembangan isu Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) pasca Pilkada 2024 di Kabupaten Mamuju, Selasa, (3/6/2025).
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, OPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Agama, serta komunitas Gema Difabel.
Ketua YKPM Sulawesi Selatan, Mulyadi Prajitno, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memastikan agar isu-isu inklusi yang selama ini diperjuangkan tetap selaras dengan prioritas kebijakan pemerintah daerah, termasuk program-program nasional seperti makanan bergizi gratis (MBG), koperasi desa (kopdes) merah putih dan sekolah rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Isu inklusi yang selama ini dikawal harus tetap terhubung dengan arah kebijakan pemerintah, Kami tetap bekerja dalam kerangka isu awal namun berusaha mengaitkannya agar tetap relevan dan terkoneksi,” ungkap Mulyadi kepada wartawan Sulbarpedia.com.
Ia menambahkan bahwa perhatian khusus juga perlu diberikan pada akses layanan bagi kelompok rentan seperti perempuan miskin, ibu hamil, disabilitas, lansia, serta anak-anak. Program seperti MBG, kesehatan gratis, dan kopdes merah putih juga harus mempertimbangkan keterlibatan dan manfaat nyata bagi kelompok-kelompok ini.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program ini benar-benar inklusif, tidak sekadar dibentuk lalu mendiskriminasi kelompok terpinggirkan. Maka dari itu, penting untuk memperkuat kembali komite pemantau di tingkat kabupaten agar inklusivitas tetap menjadi prioritas,” tegas Mulyadi.
Salah satu peserta rapat, Usman, menilai pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat jembatan antara masyarakat dan pemerintah. “Kegiatan ini sangat berperan penting bagi masyarakat dan dapat membantu mengkomunikasikan antara warga dengan pemerintah,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan program-program pemerintah ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal dan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan inklusif di Sulawesi Barat.
(Wd)
