Penulis : Darmin Syakur ( Ketua HMI Cabang Manakarra, 2025 – 2026)
SULBARPEDIA.COM, – ABAD XVI menjadi catatan penting dalam sejarah di tanah Mandar. Dua kerajaan yang berpusat di tanah Mandar, kini wilayah Kabupaten Polewali Mandar, adalah Kerajaan Balang Nipa dan Kerajaan Passokkorang.
Nama Kerajaan yang begitu familiar, terdiri dari dua suka kata, yang kemudian terasimilasi lalu kita kenal Balanipa: kampung pesohor di tanah Mandar, Sulawesi Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada abad ke-16 terjadi perseteruan politik yang nyaris menjerumuskan kerajaan Balanipa dengan kerajaan Passokkorang beradu perang fisik.
Kedua kerajaan yang berbasis di Mandar ini memiliki imperium dengan kekuasaan dan kekuatan membuatnya tak surut dalam hal uji nyali. Kedua kerajaan ini hidup berdampingan dengan saling memelihara ketegangan. Hubungan keduanya pasang surut.
Kala itu, kerajaan Passokorang yang berbasis di daerah Luyo ditudiing sebagai pihak yang kerap memancing keributan itu lantaran arogansi, bertindak kasar, dan pemantik lainnya yang mengarah ancaman perang.
Kerajaan Balanipa ketika itu dipimpin oleh I Manyambungi. Seiring waktu I Manyambungi wafat hingga digantikan oleh I Tomepayung , tapi Balanipa dalam hubungannya dengan Passokorang terus mengalami dinamika meningkat, bahkan kerap terjadi kemelut hingga benturan fisik di level Rakyat.
Raja kedua Balanipa I Tomepayung secara sadar mengakui keunggulan Passokorang, baik dari segi jumllah pasukan kerajaan maupun peralatan perang. Untuk menyerang Passokorang, I Tomepayung tidak mau gegabah untuk bertindak sendiri. Ia kemudian menghubungi lima kerajaan lainnya yang ada di Mandar, diminta kesediaan membangun koalisi sebelum memerangi Passokorang.
Lima kerajaan di Mandar koalisi Balanipa dimaksud yakni,
Kerajaan Banggae yang diwakili oleh Daetta Melanto; Kerajaan Pamboang yang diwakili oleh Tomelake Bulawang; Kerajaan Sendana yang diwakili Putra I Kuqbur; Kerajaan Tapalang diwakili Puatta di Karanamo; dan
Kerajaan Mamuju diwakili oleh Tomenyammeng.
Koalisi 6 kerajaan ini kemudian melakukan pertemuan yang diadakan di Tammajarra (dikenal Tammajarra I), di Balanipa. Kisah pertemuan ini menjadi narasi sejarah yang tak lekang oleh waktu.
Pembahasan dalam pertemuan itu tidak lepas dari bagaimana melawan kerajaan Passokorang. Kesepakatan lainnya ditekankan tidak akan pernah merubah adat istiadat dalam wilayah kerajaan masing-masing.
Jika pertemuan perdana atau pertemuan Tammajarra I di Balanipa dihadiri 6 kerajaan, seiring waktu berlangsung pertemuan kedua atau Tammajarra II dengan mengikutsertakan kerajaan Binuang — satu kerajaan lainnya di pantai, Mandar.
Dukungan riil 6 kerajaan membuat pihak Balanipa mampu mengalahkan Passokorang. Tapi perang belum usai. Balanipa di pesisir pantai mendapat ancaman dari Persekutuan Adat di Pitu Ulunna Salu, terutama Lembang Rabtebulahan yang terkenal keberaniannya.
Pada abad ke-17 terjadi perang antara Kerajaan Balanipa dan Lembang Rantebulahan di pegunungan Sulawesi. Perang ini meluas, melibatkan persekutuan lainnya di Pitu Ulunna Salu, yakni Lembang Mambi dan Lembang Aralle melawan kerajaan di Pitu Babana Binanga, yang dikomandoi oleh Balanipa. Perang ini berakhir setelah berlangsung pertemuan utusan kedua belah pihak: PUS dan PBB. Pertemuan itu dilakukan di sebuah sungai, di pinggir sungai.
Tahun 1668 diadakan pertemuan 7 Lembang dari hulu sungai dengan 7 kerajaan di muara sungai (panta). Pada abad ke-18 itu, tanda pertemuan kedua wilayah tersebut mulai menyebut diri dengan nama wilayahnya masing-masing: wilayah pegunungan dengan sebutan Pitu Ulunna Salu (PUS) dan wilayah pantai menyebut diri Pitu Babana Binanga (PBB). Penyebutan atau identitas ini memudahkan menyebut dari pemilahan dua wikayah yang luas.
Pada 1994 dilakukan pertemuan silaturahmi antara Mamuju, Majene, Polewali Mamasa (Polmas) yang dirangkaikan dengan Halal bil Halal di Makassar, Sulsel. Pertemuan para tokoh dari dua wilayah besar tersebut melahirkan satu wadah berhimpun yang dinamai Forum Sipamanda’ (kemudian Sipamandar).
Dari forum inilah melahirkan banyak gagasan besar, membaca ekspektasi masyarakat Mandar besar: PUS – PBB. Puncaknya pada 1998 muncul kemufakatan bersama menjadikan wilayah Mandar berpisah dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Sebuah ide yang hari ini — atau sejak 2004 — buah pemisahan atau pemekaran itu telah kita nikmati dan rasakan bersama: Provinsi Sulawesi Barat.
(Adm)
