SULBARPEDIA.COM,- Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah meminta Pemprov.Sulbar agar kenaikan belanja di APBD Perubahan 2020 sasarannya lebih kepada sektor produksif. Hal ini, kata dia bisa menjadi strategi untuk pemulihan ekonomi.
Kebijakan anggaran diharapkan tidak diperuntukannya ke sektor yang tidak prioritas dalam kondisi sekarang. Salah satu sektor tidak prioritas itu adalah menaikkan belanja operasional birokrasi.
“Saat ini DPRD dan pemprov tengah membahas ranperda APBD perubahan. Kami minta agar anggaran di APBD perubahan tidak diarahkan untuk mendukung kenaikan belanja operasional birokrasi benar. Kami yakin ini tidak akan dilakukan, tapi bila sampai dilakukan, maka kami akan mempertimbangkan untuk melakukan koreksi,” kata Usman Suhuriah, Kamis (10/9/2020).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Secara umum, kata Usman, ada beberapa poin penting yang diharapkan pada APBD-P tahun ini, yaitu pemprov harus betul-betul memperhatikan kondisi saat ini yang masih dalam masa pandemi Covid-19, bahkan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan di Sulbar, jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 justru semakin banyak.
“Maka berdasarkan kondisi ini, pemerintah daerah melalui kebijakan penganggaran, kami harapkan perhatiannya harus fokus ke isu ini. Pemerintah harus bisa mencadangkan anggaran untuk mengantisipasi perkembangan Covid-19 yang belum kita duga. Jadi kebijakanya adalah kebijakan antisipatif,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Selanjutnya, bila harus memilih menaikkan belanja untuk sektor tertentu di tengah kondisi kekurangan pendapatan, maka seharusnya kenaikan belanja dapat dilakukan dengan sasaran ke sektor produksi, sebagai strategi untuk pemulihan ekonomi.
“Kita harap untuk tidak dilakukan seperti untuk mengarahkan ke sektor infrastruktur yang nir padat karya,” ujarnya.
Yang terakhir, diharapkan atau tidak diinginkan untuk mengambil kebijakan anggaran yang peruntukannya ke sektor yang tidak prioritas dalam kondisi sekarang. Sektor tidak prioritas yang mengarahkan APBD-P untuk mendukung kenaikan belanja operasional birokrasi.
(Lis/Lal)
