Aparat dan Masyarakat Politik Belah Bambu Oligarki

Oleh: Abd Lathief Syukriel Isnain
-S2 Pascasarjana PTIQ Jakarta
-Pimpinan Ponpes SZ Nahdlatul Wathan Pasangkayu

Dalam setiap moment demonstrasi dari tahun ke tahun dari jilid satu hingga ke jilid berikutnya, ada nuansa yang selalu menjadi kesan yang sama persis konteksnya.

Tidak lain pastinya kesan bentrok aparat dan masyarakat, banyak sudut pandang terjadi, dari pihak aparat mengatakan masyarakatlah yang memulai perbuatan anarki, sisi lain masyarakat mengatakan aparat yang tidak mampu mengayomi.

Hampir berulang ulang terjadi dan meninggalkan kesamaan narasi dalam setiap demonstrasi. Bentrok masyarakat dan polisi. Lalu siapakah yang harus kita salahkan?.

Bukan siapa siapa melainkan ini adalah kesalahan para politisi dan oligarki. Politisi yang seharusnya menemui dan menerima asupan aspirasi malah hilang meninggalkan masyarakat yang memberikan mereka gaji dan entah kemana mereka para politisi dan oligarki itu bersembunyi?.

Terkuak bahwa bukan polisilah atau masyarakatlah yang salah dalam kondisi seperti ini melainkan para politisi dan oligarki yang duduk diatas kursi dan menjadikan politik belah bambu antara masyarakat dan aparat.

Belajar dari sejarah Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, politik belah bambu telah menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan hingga berlanjut ke masa Orde Baru, strategi ini diterapkan dengan lebih sistematis seperti dalam upaya Soeharto mengfungsikan berbagai institusi ada ABRI dan berbagai partai politik.

Fusi ini merupakan salah satu bentuk nyata dari bagaimana kekuatan politik diarahkan dan dikendalikan demi mulusnya stabilitas kekuasaan.

Sebagai masyarakat baiknya kita mempertanyakan dimana para petinggi bersembunyi, bukan melempar narasi bahwa yang salah adalah polisi dan yang benar adalah rakyat ataupun sebaliknya.

Benar apa yang disampaikan Prof Mahfud dalam akun instagram pribadinya, dalam kesimpulannya bliau meminta menyikapi prahara yang terjadi haruslah dengan pemikiran yg jernih, rakyat yang marah tak bisa disalahkan dan ditindak secara refrensif karena mereka punya hak untuk menyampaikan aspirasi dalam bernegara.

Begitu juga aparat kepolisian yang telah bertugas dilapangan hingga kemudian menabrak pendemo dengan membaca situasi mungkin karna kepanikannya hingga terjadi hal yg fatal atau dengan alasan lainnya yang mendesak.

Di sini yang salah merekalah para pejabar yang sembunyi dibalik kekuasaan dan yang serakahnomic.

Dalam sebuah buku _Teori dan praktik politik di indonesia_ Oleh Dr. Zuli Qadir Dalam narasinya bliau mengatakan Semua terjadi karena proses demokrasi yang salah, biaya politik yang mahal hinggai terjadi politik uang, hingga akhirnya semenana menanya para politisi dalam penyelewangan kekuasaan dan diam atas aspirasi rakyat.

Jadi jangan benturkan aparat dilapangan dan rakyat yang menyampaikan aspirasinya dan menggunakan hak konstitusinalnya.