APBD Mamuju 2020 Dalam Bahaya

SULBARPEDIA. COM, -Pemerintah kabupaten Mamuju dan DPRD saat ini mulai membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2020.

Selasa,19 November DPRD Mamuju menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD Mamuju tahun 2020. Rapat dipimpin oleh ketua DPRD Mamuju Azwar Anshari Habsi di dampingi wakil ketua Syamsuddin Hatta dan Andi Dodi Hermawan.

Enam fraksi DPRD Mamuju secara bergantian menyampaikan pandangannya terhadap struktur APBD kabupaten Mamuju. Fraksi Nasdem dan Hanura sepakat untuk melanjutkan pembahasan ketahap selanjutnya.

Fraksi Nasdem dengan juru bicara Yudiaman Firusdi menegaskan bahwa APBD Mamuju telah disusun secara detil dan sistematis sehingga bagi Nasdem harus diapresiasi dan disetujui untuk dibahas ketingkat selanjutnya.

“kami minta pimpinan OPD tidak meninggakan tempat agar pembahasan dapat lebih efektif, kami mengapresiasi program kerja bupati Mamuju yang telah disusun secara detil dan sistematis.”kata Juru bicara fraksi Nasdem Yudiman.

Sementara itu, fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Ramliati menegaskan bahwa pihaknya belum memberikan persetujuan untuk dibahas ke tahap selanjutnya karena menurutnya banyak program OPD yang harus ditinjau kembali.

Ia mencontohkan terdapat program pengadaan barang dan jasa pada APBD Mamuju 2020 yang bersipat individualisme yang tersebar pada 13 OPD dengan total anggaran 559 juta rupiah.

“Program OPD harus di kaji ulang ada belanja barang dan jasa sipatnya indipidualisme ditengah kondisi ekonomi yang sulit seperti ini program tidak pro rakyat.”jelasnya.

Selain itu fraksi Demokrat juga menyoroti soal visi misi bupati Mamuju yang dinilai tidak singkron dengan penjabaran anggaran disetiap OPD khsusnya pada peningkatan SDM dan pemerataan pembangunan.

Tingginya jumlah Hibah Bansos juga tak luput dari perhatian fraksi Demokrat, Ramliati meminta penjelasan bupati Mamuju mengenai alokasi belanja Hibah yang mencapai angka 58 milyar rupiah dan Bansos senilai 135 juta.

Berbeda dengan fraksi Demokrat, melalui juru bicara fraksi PAN Imran menegaskan bahwa pihaknya tidak menyampaiakan pemandangan fraksinya karena ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tidak hadir pada rapat tersebut.

“ketua tim TAPD tidak hadir jadi tidak ada gunanya saya bacakan pandangan fraksi dari PAN, tolong dihargai sidang paripirna, masalah pembahasan dilanjut atau tidak saya serahkan ke pimpinan.”katanya.

Sementara itu, Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera melalui jubirnya Ado Mas’ud menegaskan menolak RAPBD Mamuju untuk dibahas, Ado berpendapat sempitnya sisa waktu membuat pihanya berkeyakinan RAPBD Mamuju tidak akan dapat dibahas dengan baik.

Selain itu Ado menuding struktur APBD Mamuju yang terdapat pada KUA dan PPAS berubah setelah menjadi RAPBD.

“Struktur Apbd dalam Kua ppas berbeda dengan Rapbd, saya yakin 30 November tidak akan dapat selesai, kita hanya memiliki waktu 5 hari kerja untuk membahas APBD, untuk menghindari konsekuensi hukum maka fraksi Karya Pembangunan Sejahtera menolak pembahasan RAPBD 2020.”tegasnya.

Dikesempatan tersebut mantan aktifis itu juga mempertanyakan APBD-P Mamuju yang sampai saat ini belum dapat dijalankan oleh Pemkab Mamuju.

“APBD-P tidak dijankan oleh bupati Mamuju, sampai skrng tidak pernah disampikan kepada kami.”terangnya.

Terakhir dari Fraksi Gerinda, melalui jubirnya Muh. Reza menyarankan kepada semua pihak agar berhati-hati membahas APBD tidak tertekan dengan waktu yang sempit.

Fraksi Gerindra menyoal target pendapatan asli daerah yang jumlahnya naik drastis hingga rp. 111 Milyar, menurutnya hal itu tidak wajar karena target PAD tahun 2019 yang jauh lebih rendah tidak dapat terrealisasi seratus persen.

“target PAD di 2020 jauh lebih tinggi, padahal target PAD 2019 yang jauh lebih rendah saja tidak tercapai. Defisit kita juga sampai 22 M, ini mohon menjadi perhatain.”tutupnya.

Untuk diketahui APBD Mamuju tahun 2020 berjumlah 1.154 Milyar rupiah.

(Lal)