SULBARPEDIA.COM,- DPRD Mamuju menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang aspirasi kantor DPRD Mamuju, Selasa (15/9/2020). Rapat dipimpin ketua komisi II DPRD Mamuju DR. Mahyuddin. Salah satu hal yang krusial yang dibahas pada rapat tersebut yakni mengenai aset daetah.
Komisi II DPRD Mamuju menilai banyak aset daerah yang tidak teradministrasi dengan baik bahkan hilang tanpa jejak. DPRD Mamuju melalui komisi II mendorong Pemkab Mamuju lebih tertib dalam mengelola aset milik daerah.
“Aset ini selain harus di pertanggung jawabkan di dunia ini juga dipertanggungjawabkan di akhirat, karena ini persoalan dana yang di keluarkan oleh daerah, lalu kemudian pemanfaatannya harus tepat sasaran,” kata Mahyuddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sampaikan kalau di tempat ini kita akan mengurai berbagai macam aduan masyarakat, maka sungguh forum ini tidak cukup untuk mengungkapkan berbagai aduan yang ada. Kita tidak bermaksud mengintervensi, dan mengadili, tetapi kami ingin tahu bahwa terutama proses pengalihan aset itu, itu seharusnya atas pengetahuan DPR karena ini milik bersama,” tambah Mahyuddin.
Selain itu ia juga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan turun langsung mengecek keberadaan aset-aset daerah bersama anggota komisi II.
“Kita akan turun di lapangan bersama teman-teman untuk kita mengecek langsung aset yang ada ini. Di mana rimbahnya hari ini, karena ini pertanggung jawaban moril dunia akhirat untuk masyarakat. Kita ini di gaji oleh masyarakat, di beri amanah oleh masyarakat untuk mempertanggung jawabkan sepenuhnya amanah rakyat di kabupaten Mamuju ini. Termasuk aset-aset ini ada hal-hal penting,” ungkapnya.
Pada rapat itu semjulah aset milik daerah yang di pertanyakan komisi II DPRD yang hingga saat ini tidak jelas rimbahnya yaitu, Pengadaan Feri mini, bantuan alat berat Ekskavator, Randis Extrada, puskesmas trapung, Ambulance perairan, Jeep Rubicon, pergantian mobil Ambulance di setiap Puskesmas, kapal prawisata, pemanfaatan mobil tronton dinas PUPR Mamuju, kemudian penjualan bongkahan gedung DPRD lama dan masi banyak aset-aset daerah lainnya seperti tanah milik pemkab Mamuju yang belum ada laporannya ke DPRD Mamuju.
Hadiri pada rapat tersebut wakil ketua I DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju dan sejumlah anggota DPRD komisi II lainnya.
(Do/Lal)
