SULBARPEDIA.COM,- Setelah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulbar, puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Mamuju melanjutkan aksinya ke kantor sementara DPRD Sulbar, Senin,16 Agustus 2021.
Di halaman kantor DPRD Sulbar, puluhan massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutannya secara bergantian. Salah satu tuntutannya yakni mendesak Pemprov.Sulbar untuk mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan milik rakyat Sulbar yang saat ini sudah tidak lagi aktif karena tidak dianggarkan pembayarannya.
Selain itu, HMI MPO Mamuju juga meminta Pemprov.Sulbar untuk segera memperbaiki fasilitas pelabuhan Feri Simboro Mamuju yang juga saat ini tidak dapat difungsikan akibat gempa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelabuhan Simboro adalah akses yang dapat meningkatan perekonomian rakyat kecil, saat ini tidak dapat difungsikan, ini adalah kelalaain DPRD Sulbar yang tidak efktif melakukan pengawasan. Begitu pula dengan kasus BPJS Kesehatan milik warga yang sudah tidak aktif lagi ini harus segera disikapi oleh DPRD Sulbar.”kata ketua HMI MPO Mamuju Muh.Ahyar.
Tak hanya itu, buruknya pelayanan kesehatan di RS.Regional juga menjadi poin penting yang menjadi sorotan HMI Mamuju. HMI mendesak agar sejumlah masalah di RS.Regional segera dibenahi.
“Banyak masalah dibidang kesehatan kita, dana Covid harus diawasi dengan baik, kami mendesak sejumlah masalah di RS harus segera diselesaikan seperti gaji nakes yang belum terbayarkan, terjadinya kekurangan oksigen dan kurangnya ruangan pasien Covid-19.”tegasnya.
Selain itu, HMI juga menyoroti pengelolaan dana DAK pada Diknas Sulbar dan pengelolaan bantuan gempa pada BPBD Sulbar. Usai berorasi massa aksi pun diterima dan berdiskusi lansung dengan ketua DPRD Sulbar St.Suraidah Suhardi, wakil ketua Abdul Rahim, anggota DPRD Sulbar Hatta Kainang dan Sukri Umar.
Wakil ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim menanggapi sorotan HMI terkait pelabuhan Feri, Ia menjelaskan bahwa minggu lalu pihaknya telah berkordinasi dan mendesak dinas Perhubungan Sulbar untuk segera mengambil langkah kongkrit agar persoalan tersebut segera diselesaikan.
“Terkait masalah pelabuhan, minggu lalu kita sudah minta kadis perhubungan untuk melakukan langkah kongkrit, katanya sudah ada asesmen dari Kementri Perhubungan. Ini akan kami kawal melalui komisi 3 DPRD. Kami jaga gelisah dengan kondsi seperti itu, kemarin waktu lebaran penjualan kambing, sapi dan hasil bumi semua lewat Palu dan Pare-Pare.
Mengenai BPJS Kesehatan PBI, kami sebenarnya kaget juga kenpa tidak diangagrakan oleh Pemprov.Sulbar. Tapi semua ini juga akan kami kawal di Komisi 4, terkait hal ini kami juga sudah pernah melakukan RDP dengan pihak terkait.”Jelas politisi asal partai Nasdem itu.
Sementara itu, ketua DPRD Sulbar St.Suraidah Suhardi menegaskan bahwa semua tuntutan massa aksi akan diperjuangkan dan dikawal oleh DPRD Sulbar. Politisi Demokrat ini mengajak HMI Mamuju untuk ikut terus mengawal kebijakan pemerintah Prov.Sulbar secara aktif.
Ketua DPRD Sulbar pada kesempatan itu juga menyampaikan rasa keperihatinannya terhadap kondisi daerah ini, Ia bahkan mengaku sangat miris dengan kondisi Sulbar saat ini.
“tuntutan adek-adek akan kami kawal dan perjuangkan, bantu kami untuk mengawal kebijakan pemerintah, DPR harus dikawal oleh adek supaya bisa semakin kuat. Kita sama-sama mengevaluasi kebijakan Pemprov.Sulbar terutama soal pelayanan di Rumah Sakit, kita sebenarnya miris melihat kondisi disana masak oksigennya saja tidak ada malu kita ini. Belum lagi soal nakes yang belum dibayar, infonya juga penerbangan tidak ada karena tidak ada tempat tes PCR. Soal pelabuhan kami akan desak kadis Perhubungan untuk segera minta anggaran ke pusat.”tegas politisi berparas cantik itu.
Terakhir, Suraidah juga menjelaskan sejumlah masalah yang disampaikan HMI Mamuju juga menjadi bagian dari materi Interpelasi DPRD kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM).
(Lal)
