SULBARPEDIA.COM, Mamuju – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui rapat monitoring dan evaluasi (monev). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran demi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Rapat monev tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi I Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (28/1/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, S.IP, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi I, yakni M. Irbad Kaimuddin, H. Haluddin, M. Khalil Gibran, S.H., Dr. Mulyadi Bintaha, Andi Muammar Qadafi Abidin, S.H., serta Suhadi Kandoa.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) selaku mitra kerja Komisi I turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Biro Hukum, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD 2025, memastikan kesesuaian realisasi anggaran dengan perencanaan, serta mengidentifikasi hambatan yang berpotensi mengganggu capaian target pembangunan daerah.
Melalui rapat tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penggunaan anggaran agar lebih akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat. Seluruh mitra kerja diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mewujudkan pembangunan Sulawesi Barat yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.
(Rls/Adm)
