SULBARPEDIA.COM, – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP yang berlangsung sejak Selasa (5/6/2023) di Sekolah Partai PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, resmi ditutup oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, (08/08/2023).
Rakernas yang bertema “Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dipelihara oleh Negara” Ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP dan bakal calon Presiden usungan PDIP Ganjar Pranowo.
Ketua DPD PDIP Sulbar Agus Ambo Djiwa yang hadir di lokasi Rakernas III menyampaikan, ada 17 poin rekomendasi eksternal yang dihasilkan pada Rakernas kali ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu poin rekomendasi adalah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru, dosen, bidan dan perawat, penyuluh pertanian dan perikanan, dan lain-lain.
“Kita minta atau merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Kita ingin agar seluruh tenaga honorer ini meningkat kesejahteraannya. Ini adalah rekomendasi nomor 17 atau nomor terakhir dari 17 poin rekomendasi Rakernas tahun 2023,” ujar Agus.
Mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini mengemukakan, secara umum Rakernas III PDIP ini juga menjadi landasan penyusunan strategi, dan agenda strategis pemenangan Pemilu tahun 2024.
Berikut sejumlah poin rekomendasi Rakernas III PDIP tahun 2023:
1. Rakernas III Partai memberikan apresiasi kepada UNESCO, The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, atas penetapan Tiga Arsip Pidato Presiden Pertama RI, Ir.Soekarno sebagai Memory of The World, yaitu; pidato di depan Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955, pidato dihadapan Sidang Umum PBB tahun 1960 berjudul “To Build The World a New”, dan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok I di Beograd tahun 1961 sebagai Tiga Tinta Emas yang mewarnai pemikiran sosial, politik, dan ekonomi Internasional pada abad ke-20.
2. Rakernas III Partai mendukung sepenuhnya upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo di
dalam mengambil inisiatif perdamaian dunia atas berbagai persoalan geopolitik seperti
Perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, konflik di Timur Tengah, dan
berbagai persoalan geopolitik lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut pelaksanaan politik
luar negeri bebas aktif, dan legitimisasi kepemimpinan Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non Blok (GNB), Conference of the new Emerging Forces
(CONEFO), keberhasilan kepemimpinan di G20, dan keketuaan di ASEAN menjadi modal
yang sangat penting. PDI Perjuangan berpendapat bahwa Spirit Dasa Sila Bandung dan GNB selalu relevan di dalam membangun tata dunia baru.
3. Rakernas III PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk memperkuat Lembaga
Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) sebagai pusat penggemblengan calon pemimpin
bangsa atas cara pandang Geopolitik Bung Karno. Lemhannas juga harus dikembangkan
sebagai pusat kajian kebijakan strategis nasional, khususnya kebijakan luar negeri dan
pertahanan, serta hal-hal yang berkaitan dengan upaya membangun ketahanan nasional
Indonesia. Dengan kajian strategis tersebut diharapkan ke depan, seluruh inisiatif
perdamaian telah melalui kajian mendalam sesuai prinsip-prinsip politik luar negeri bebas
aktif, agar tidak menimbulkan berbagai kontroversi yang bisa menurunkan harkat dan
martabat bangsa di dunia internasional.
4. Rakernas III PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya INPRES Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir Miskin dan Anak-anak Telantar Dipelihara Oleh Negara”. Dalam upaya ini, Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif Partai) bergotong-royong dan menggunakan seluruh kebijakan politik partai guna menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana ditargetkan oleh Pemerintah pada 2024.
5. Rakernas III Partai menegaskan bahwa visi, misi, dan agenda strategis calon presiden dan
wakil presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan menempatkan skala prioritas terpenting pada upaya memberantas kemiskinan dan tengkes (stunting), meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), mewujudkan keadilan dan kemakmuran secara progresif, mempercepat kemajuan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, serta menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama kemajuan Bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan syarat utama bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.
(Lis/Lal)
