SULBARPEDIA.COM,- Anggota DPRD Sulbar H.Sudirman mengingatkan bahwa pengisian jabatan eselon II lingkup Pemprov.Sulbar bebas dari kepentingan politik atau intervensi politik dari pihak mana pun.
Politisi partai Golkar itu tak ingin ada pejabat eselon II yang dilantik lantaran mempunyai koneksi atau kedekatan dengan calon kepala daerah atau pimpinan partai politik. Sebab jika demikian pejabat tersebut dipastikan tidak akan dapat bekerja secara profesional.
“Kalau dilantik karena titipan si A dan si B tentu nantinya tidak akan bisa bekerja secara profesional, tidak akan bisa loyal sama pimpinannya. Jelang pemilu 2024 ini banyak cara yang digunakan untuk memuluskan hasrat politik para calon, termasuk memenfaatkan birokrasi. Saya tegaskan ASN apalagi pejabat harus netral.”tegas Sudirman 18/03/23.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, sebanyak 16 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), mengikuti seleksi terbuka pada tiga OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Tiga jabatan yang lowong yakni kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar.
Sudirman mengingatkan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik agar mengangkat dan melantik pejabat eselon II sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sehingga kedepan dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan harapan semua pihak.
“Intinya juga ya kasik orang yang mau bekerja. Kalau bicara orang pintar mungkin banyak, tapi yang pintar belum tentu mau dan bisa bekerja.”kata ketua partai Golkar Mamasa itu.
Terakhir Sudirman berharap agar realisasi belanja Pemprov.Sulbar dapat terus digenjot. Sudirman tak ingin ada program yang tidak jalan atau tidak terealisasi pada tahun ini.
“Saya berharap tahun 2023 ini tidak ada lagi Silpa, semua program masyarakat harus jalan, 2 tahun masyarakat menderita karena anggaran terbatas karena Cobid-19.”tutupnya.
(Lal)