SULBARPEDIA.COM,- Jelaskan tahapan dan proses penyaluran dana tunggu hunian (DTH) serta dana stimulan rumah rusak yang sebelumnya diterima oleh Bupati Mamuju di Jakarta, Pemkab Mamuju melakukan konferensi pers di halaman posko bersama di rumah Jabatan wakil bupati Mamuju, Minggu (30/05/21).
Turut hadir dalam konferensi pers sekretaris daerah Mamuju, BPBD Mamuju, perkim, kepala Bappepan, Koordinator Satgas Pemulihan Bencana, serta Danramil Kecamatan Mamuju mewakili Dandim 1418 Mamuju.
Dalam konferensi pers tersebut sekretaris daerah (sekda) Mamuju, Suaib menjelaskan mengenai langkah-langkah yang telah diambil Pemkab Mamuju dalam melakukan percepatan pemulihan dan rehabilitasi Kabupaten Mamuju setelah terjadi gempa 6,2 M pada 15 Januari 2021 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah-langkah tersebut diantaranya telah melakukan pendataan rumah warga terdampak berdasarkan pertemuan antara BNPB, BPBD dan Dinas Perkim pada tanggal 23 Januari 2021.
Saat itu Kabupaten Mamuju hanya diberi waktu 3 hari untuk melakukan proses pendataan dan pelaporan guna percepatan pengusulan anggaran stimulan perbaikan rumah kepada Kementerian Keuangan. Karena kondisi pasca gempa dan kurangnya SDM di BPBD, maka Dinas Perkim yang didaulat untuk melakukan proses pendataan saat itu.
Dari hasil pendataan Tahap I ini, BNPB telah menyetujui pagu dana siap pakai sebagai stimulan rumah rusak dengan rincian 1.501 Rusak Berat, 3.487 Rusak Sedang dan 4.731 rusak ringan. Total dana stimulant sejumlah Rp.209.535 miliar dengan alokasi Rumah Rusak Berat lima puluh juta rupiah, Rusak Sedang dua puluh lima juta rupiah, dan Rusak Ringan sepuluh juta rupiah.
Adapun untuk mekanisme distribusi bantuan tersebut akan dilakukan bertahap sesuai dengan SK Kepala BNPB nomor 27.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
Tahapan yang harus dilakukan Pemkab Mamuju ke depan adalah asesmen dan uji publik. Asesmen akan dilakukan oleh Tim Teknis yang telah direkrut oleh Dinas Perkim dan dilatih oleh ADRA Indonesia untuk melakukan verifikasi data yang telah masuk dan kondisi riil di lapangan.
Setelah itu, Pemkab Mamuju akan mengumumkan hasil asesmen ke masyarakat dalam bentuk uji publik selama 14 hari. Dalam masa uji publik ini masyarakat dapat menyampaikan sanggahan atau keberatannya terhadap hasil asesmen.
Sanggahan atau pertanyaan dari masyarakat dapat disampaiakan melalui Call Center Mamuju di nomor 0811-4560-1000 atau datang langsung ke Posko Bersama BPBD dan Dinas Perkim di Rujab Wakil Bupati Mamuju. Kemudian akan dilakukan verifikasi ulang untuk pemutakhiran data tersebut, dan selanjutnya dibuatkan SK Bupati untuk Calon Penerima Dana Stimulan dan SK Bupati untuk Calon Penerima DTH (Dana Tunggu Hunian).
“Dana Tunggu Hunian atau DTH hanya akan diberikan kepada pemilik Rumah kategori Rusak Berat sebesar 500 ribu selama tiga bulan, alokasinya sebagai pengganti biaya kontrak rumah selama menunggu proses pencairan Dana Stimulan,” Jelas Sekretaris Perkim, Jufri Badau
Dana Stimulan dan DTH sebagai bantuan dari Pemerintah Pusat melalui BNPB, bisa dipastikan memiliki mekanisme yang ketat terkait penyalurannya. Maka dari itu, Suaib meminta masyarakat untuk bersabar mengikuti alur dan proses penyaluran Dana Stimulan dan DTH tersebut.
“meskipun Dana Stimulan ini sudah diserahkan secara simbolis kepada Bupati Mamuju di Jakarta lalu, tapi dana tersebut baru akan masuk ke rekening penerima bantuan setelah melalui mekanisme dan tahapan penyaluran” pungkas Suaib.
(Hms/Hfs)
