SULBARPEDIA.COM -Kordinator Solidaritas Pemerhati Hutan dan Anti Diskriminasi, (SOMPHAD) Sulbar Muh.Amril kembali mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar untuk bertindak cepat dalam penanganan dugaan kasus korupsi dan pengerusakan hutan akibat program Reflenting di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).
SOMPHAD meminta Kejati Sulbar buka bersuara dan mempublikasikan sejauh mana proses penanganan kasus peremajaan kelapa sawit (Reflenting) di Matang.
“Jika kajati tidak mampu membongkar kasus reflanting dimateng, maka kami sarangkan agar Kejati menyampaikan keruang publik bahwa program reflanting di Mamuju Tengah (Mateng) tidak bermasalah dan sesegera mungkin menghentikan penyelidikan terkait dugaan dugaan kami dalam proses pengelolaan reflanting di Mateng, baik itu dugaan kami tentang kesiapan lahan atas kuota yang turun tak seimbang, dengan jumalah perkebunan sawit yang hendak direflanting, sehingga sebagian kuota replanting, justru menjadi penanaman sawit pada lahan baru atau sapras.
Juga tentang kuota replanting ditanam diatas kawasan hutan lindung diwilayah kecamatan Karossa, Mamuju Tengah.
Tentang sebahagian kelompok penerima program replanting adalah kelompok yang tak memenuhi syarat menjadi kelompok penerima. Dan tentang dana tunggu yang diserahkan kepada kelompok tani penerima program replanting, yang diduga jumlahnya tak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima oleh kelompok penerima, dimana seharusnya setiap pemilik lahan dalam kelompok menerima Rp.30 juta perhektar, namun ditengarai petani menerima kurang dari itu.”kata Muh.Amril dalam rilis tertulis yang diterima Sulbarpedia.com, Jumat 27/08/21.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muh.Amril menegaskan bahwa program raflenting di Mamuju Tengah diduga telah menimbulkan sejumlah persoalan hukum mulai dari pengerusakan hutan lindung, kelompok siluman, hingga adanya dugaan gratifikasi atau pemotongan dana kelompok tani.
“Kejati Sulbar sebaiknya menyampaikan ke ruang publik perkembangan penyidikan terhadap kasus ini. Kalau pihak Kejati, masih merasa mampu menyelesaikan kasus ini dalam ruang ranah hukum, maka sebaliknya sesegera mungkin menyampaikan keruang publik bahwa reflanting memang bermasalah kemudian segera menangkap orang-orang yang terlibat didalam kasus ini.”tegas mantan aktifis HMI itu.
Rio sapaan akrab Muh.Amril menambahkan pemangku hukum wajib memberikan keyakinan pada publik bahwa hukum di daerah ini masih dapat diharapkan dalam penegakan keadilan. Ia juga menyarankan jika pihak Kejati Sulbar tidak mampu membongkar kasus reflenting di Mateng maka sebaiknya kasus ini diserahkan ke pihak Polda Sulbar.
“Temuan kami dilapanga dalam beberapa titik tidak menemukan tumbang cipping (sisa penebangan pohon kelapa sawit/akar bawah sawit), kami sangat sesalkan karena penanaman itu dilakukan di areal lahan baru. Bahkan jika perlu serahkan penyelidikan kasus ini ke Polda Sulbar sebab Polda memiliki infrastruktur yang lebih banyak dan terorganisir dengan pasukan yang kuat. Jangan seperti saat ini yang kami saksikan, Kejati terkesan mengolor olor kasus ini sehingga begitu terkesa lambat dalam penanganan, Hal ini dibutuhkan sebagai bentuk sikap tegas lembaga hukum di daerah kita ini dalam penanganan kasus, khususnya masalah reflanting, sebab jika terulur lama seperti ini sungguh hanya melahirkan kekisruhan diruang publik.”kata Rio.
Menanggapi hal itu, Kejaksaan Tinggi Sulbar menegaskan hal tersebut masih dalam proses penyidikan. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulbar Feri Mupahir mengatakan pihaknya masih terus bekerja keras mendalami dugaan pelanggaran yang terjadi pada program reflenting di Mamuju Tengah (Mateng).
Ia meminta publik bersabar dan menunggu proses hukum yang saat ini dilakukan pihak Kejati Sulbar. Feri berharap publik dapat mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejati Sulbar.
“masih dalam proses penyidikan umum, belum masuk penyidikan khusus sekaligus penetapan tersangka mohon bersabar, semuanya butuh proses mohon, dukungannya.”kata Aspidsus kepada Sulbarpedia.Com via WhatsApp.
(Lal)
