SULBARPEDIA.COM,- Sebanyak 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Mamuju sudah menerapkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dalam kurikulum pembelajarannya. Saat ini 48 sekolah lainnya setingkat SMP masih digodok untuk menjalankan program SSK.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Mamuju, Rokhani. Dia menyebut sejak 2022 hingga 2025, sudah ada 17 sekolah dari total 65 SMP di Mamuju yang menerapkan SSK.
“17 sudah terbentuk, dari 2022,” kata Rokhani saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (6/2/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia memaparkan sekolah yang menerapkan SSK akan mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam mata pelajaran. Termasuk soal stunting dan bonus demografi.
“Itu di situ nanti dimasukkan di kurikulumnya trkait pernikahan usia anak, stunting, terus bonus demografi, bagaimana memanfaatkann itu, bagaimana siswa, guru-guru memasukkan mata pelajaran itu, tentang kependudukan,” jelasnya.
Dia menambahkan saat ini pihaknya masih menggodok 48 sekolah lainnya untuk menjalankan program SSK. Hal itu kata dia, sesuai arahan bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi.
“Kami juga masih meramu, dengan anggaran yang minim, kami bisa jadikan SSK itu semua 65 sekolah, sekarang masih ada 48 ya, jadi bu bupati minta 65 SMP di kabupaten itu, beliau minta dijadikan sekolah siaga kependudukan semuanya,” tuturnya.
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi menyebut penerapan SSK di sekolah merupakan kemajuan yang baik untuk lingkungan pendidikan. Dia pun berharap semua SMP di Mamuju bisa menerapkan SSK.
Baca Juga: DPPKB Mamuju Lakukan Studi Tiru Pengelolaan SSK di SMP 1 Seyegan Sleman
“Ini tentu kemajuan yang sangat baik. Namun ke depan saya mengharapkan seratus persen dari 65 sekolah setingkat SMP di daerah kita bisa semuanya menerapkan SSK ini,” kata Sutinah.
Sutinah mengharapkan keterlibatan perangkat daerah, tidak hanya pada Dinas KB dan Pengendalian Penduduk dan Dinas Pendidikan, melainkan harus lebih luas didukung oleh perangkat daerah yang juga berkenaan dengan Sekolah Siaga Kependudukan.
“Sehingga semua bisa terintegrasi menangani hal-hal yang berhubungan dengan masalah kependudukan, termasuk penanganan stunting maupun pernikahan usia anak,” imbuhnya.
(adv/adm)
