Dengan Bencana Pemda Dituntut Berdaya

- Jurnalis

Senin, 8 Februari 2021 - 03:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah

Wakil ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah

DENGAN BENCANA PEMDA
DITUNTUT BERDAYA

Oleh : Usman Suhuriah
Wakil Ketua DPRD Sulbar|Fraksi Golkar

Saat kapan sebetulnya lembaga pemerintah itu lebih dibutuhkan selain dari tugas fungsinya sehari-hari. Dengan tugas fungsinya sebagai lembaga pelayan publik dapatkah selalu survive dalam memberikan layanan kepada masyarakat terlebih di masa bencana sekalipun ?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikaitkan dengan bencana gempa Sulbar tiga pekan lalu saat memasuki tanggap darurat sampai paska tanggap darurat maka pertanyaan di atas bisa jadi relevan terutama karena situasinya saat itu dan dengan keberadaan pemerintah daerah sungguh-sungguh dibutuhkan. Kebutuhan akan informasi seperti kejelasan kemana mengungsi, rumah sakit mana yang menerima rujukan, dimana posko, dimana kontak PLN, PDAM, di daerah mana yang masih aman untuk didatangi dan seterusnya.

Pendeknya, masyarakat korban bencana pada hari itu sudah pasti membutuhkan bantuan. Dan tidak hanya itu bahkan sampai hari ini setelah memasuki fase berakhirnya tanggap darurat masih tetap memerlukan bantuan, bimbingan, pendampingan hingga dengan situasi setelah munculnya bencana lanjutan (disaster impact) seperti diare, meninggalnya bayi yang lahir di tenda pengungsian, nasib kelompok lansia, kelompok yang berkebutuhan khusus  (disabilitas), kelompok rentan lain dan terlebih dengan masih harusnya menjalankan pelayanan yang terkait dengan usaha menekan penyebaran Covid-19 di tengah bencana.

Mengelola bencana pasti tidak gampang  karena memang situasinya sangat kompleks. Namun bagaimanapun lembaga pemerintahan akan panen tuntutan, keharusan-keharusan, bahkan sorotan. Maka demikianlah memang sebab lembaga ini ada untuk memberikan layanan tidak perduli itu di keadaan normal apa lagi dalam keadaan tidak normal.

Lembaga ini diketahui secara “common sense” bahwa inilah medan tugas pemda dimana sama sekali tidak bisa abai dari sini.
Begitu pun dengan amanah dan janji untuk menjalankan semua tugas fungsi pemerintahan membuatnya tidak bisa bergerser dari situasi bencana. Oleh lembaga ini enak tidak enak harus tetap tegar dalam menjalankan tanggungjawabnya di lapangan masalah. Itulah mungkin sejak awal ada sumpah para pejabat dan segala personilnya untuk setia di segala situasi dan bersumpah untuk terus mengabdi kepada masyarakat.

Untuk hal-hal tersebut maka akan dilihat ukuran lembaga ini dengan keberdayaannya dengan memetakan kebutuhannya berkaitan dengan kebencanaan. Bahwa apa yang dimaksud kesiapannya sebelum bencana sedemikian rupa sudah terbangun jauh sebelumnya. Atau semacam kalibrasi bencana apa yang paling pertama dilakukan, apa yang paling dibutuhkan. Timelinenya jelas saat bencana atau pada saat min satu (-1) atau min dua (-2) dst apa yang dikerjakan. Begitu tidak dipahami maka menjadi sulit untuk mengukur keberdayaan lembaga ini di tengah bencana. Sulit mengukur keberdayaannya atau alih-alih untuk disebut berdaya dalam menghadapi bencana.

Keberdayaan berikut adalah kemampuan lembaga untuk mengkosolidasikan seluruh sistem yang diperlukan baik masa persiapan, masa tanggap darurat maupun masa rekonstruksi.  Yang kemampuan tersebut tidak rumit untuk mengenalinya apakah semua yang dikerjakan dapat dijalankan secara seiring di tengah fase tanggap darurat. Akan sangat disayangkan bila karena tidak memiliki kerangka kebencanaan sehingga saat menjalankan tanggap darurat masih dengan pola konvensional, seperti misalnya dengan distribusi bantuan tanpa asesment.

Ketidakberdayaan lembaga pelayanan makin jelas ketika pola distribusi justru mengabaian kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, atau disabilitas yang abai untuk diafirmasi sebagai sasaran yang sebenarnya paling rentang dari dampak bencana. Akhirnya karena hilangnya kemampuan pelayanan membuat pola distribusi seperti diadu : siapa kuat siapa dapat. Inilah contoh saja untuk menggambarkan betapa perlunya keberdayaan pelayanan di situasi bencana.

Alhasil, bencana gempa Sulbar cukup menjadi pelajaran untuk bagaimana pemda memikirkan perkuatan kelembagaannya sebagai modal awal sebelum bencana. Karena tanpa dengan itu, lantas kepada siapa warga mendapatkan perlindungan atau bantuan pertama sebelum warga kembali normal sendiri-sendiri.
(@#)

 

Berita Terkait

Moderasi Beragama Sebagai Jembatan Mengatasi Perpecahan Bangsa
Aktivis Literasi yang Anti Kritik dan Pemikiran Tokoh Pendidikan
Penyakit Jembrana Tidak Menular ke Manusia
Hegemoni Coattail Effect Menjelang Pemilu 2024
Al-Quds Day: Upaya Merawat Ingatan
Opsi Baru Dari Akhir Interpelasi
Mamuju dan Sampah
Menilik Peran Pemprov Sulbar Pasca Gempa

Berita Terkait

Senin, 25 Maret 2024 - 17:24 WIB

Berbagi Kebahagiaan, Komunitas Free Fire Mamuju Bagi-bagi Takjil Buka Puasa

Kamis, 21 Maret 2024 - 07:19 WIB

Dekatkan Layanan Kesehatan, Pemkab Mamuju Akan Bangun Puskesmas di Karampuang Tahun Ini

Kamis, 21 Maret 2024 - 07:17 WIB

UHC Capai 99%, Kadinkes Mamuju Sebut Warga Bisa Berobat Gratis Hanya dengan KTP

Kamis, 21 Maret 2024 - 07:12 WIB

Kadinkes Mamuju Pastikan Layanan Puskesmas Tetap Beroprasi Saat Libur Lebaran

Minggu, 17 Maret 2024 - 19:35 WIB

Bupati Mamuju Alokasikan Rp 60 M untuk Kesehatan Gratis per Tahun, Warga Apresiasi-Bersyukur

Minggu, 17 Maret 2024 - 14:21 WIB

Safari Ramadan ke Tommo, Sutinah Janji Berikan Satu Ambulans untuk Warga Tammejarra

Kamis, 7 Maret 2024 - 15:42 WIB

72 Kader TPK Kecamatan Mamuju Ikuti Kegiatan Orientasi untuk Tingkatkan Kapasitas

Minggu, 3 Maret 2024 - 13:43 WIB

Satu Personel Polresta Mamuju Terseret Motor hingga Luka Saat Kejar Pelaku Narkoba

Berita Terbaru