Legislator PDIP Abdul Malik Sampaikan 8 Poin Soal RAPBD 2025, Minta Pemda Genjot PAD

- Jurnalis

Sabtu, 30 November 2024 - 12:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Andi Abdul Malik, foto: Sugiarto

Andi Abdul Malik, foto: Sugiarto

SULBARPEDIA.COM,- Mamuju, Anggota DPRD Kabupaten Andi Abdul Malik menyampaikan pandangan akhir terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2025.

Dalam penyampaian pandangan akhir itu, setidaknya ada delapan poin penting disampaikan legislator PDIP tersebut.

Pertama kata dia, PDIP memandang proses pembahasan Ranperda APBD 2025, seharusnya menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, agar rencana penggunaan uang negara bisa dipertanggungjawabkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian lanjut Abdul Malik, PDIP ingin memastikan agar ada kesesuaian dan penyelarasan yang jelas soal Dana Transfer Kemenkeu-RI dengan postur APBD 2025.

Menurutnya, dengan penyerapan efektif, diharapkan dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

“Kami berharap agar penyerapan anggaran bisa tepat sasaran, sehingga tercipta efisiensi penggunaan dan pengelolaan anggaran negara, yang sama-sama kita ketahui merupakan hasil keringat rakyat melalui pajak,” kata Andi Abdul Malik dalam rapat paripurna penetapan RAPBD 2025, Jumat (29/11/2024).

Poin keempat, kata Abdul Malik, pPemkab Mamuju diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dengan senantiasa berkoordinasi dengan DPRD dan Stakeholder (Forkopimda) terkait lainnya, agar tercipta pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan transparan.

Selanjutnya, pentingnya skala prioritas penggunaan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga: Sidang Paripurna DPRD Mamuju Sepakati RAPBD 2025 Rp 1,2 Triliun

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor potensial, tujuannya untuk menghindari ketergantungan dari pemerintah pusat.

Kemudian, ia meminta pemerintah daerah berkomitmen agar memperhatikan kebutuhan petani dan nelayan, terutama soal ketersediaan pupuk dan subsidi tepat sasaran.

Poin terakhir, Fraksi PDIP mengingatkan agar pemerintah daerah senantiasa memperhatikan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan modal.

(adv/adm)

Berita Terkait

Tawaran Polda Sulbar untuk 2 Pria Sumedang Jabar yang Terdampar di Laut Mamuju
2 Pria Sumedang Lompat dari Kapal Usai Curiga Jadi Korban TPPO, Ditemukan di Laut Mamuju
Pemda Mateng Gelar Kegiatan Reviu Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
Wabup Amin Jasa: Angka Stuting Terendah di Mateng
Oknum Polisi Keroyok Kader HMI di Mamuju, Ini Duduk Perkaranya
Kades Tamejarra Mamuju Bantah KDRT Istri: Saya Difitnah!
Kades Tamejarra Mamuju Dipolisikan Istri Terkait Dugaan KDRT
Sepanjang Tahun 2024, Polres Mateng Berhasil Menangani 127 Perkara

Berita Terkait

Senin, 30 Desember 2024 - 17:24 WIB

Sepanjang Tahun 2024, Polres Mateng Berhasil Menangani 127 Perkara

Senin, 30 Desember 2024 - 14:38 WIB

Setahun Tahanan Narkoba Kabur dari Rutan BNNP Sulbar Belum Ditangkap

Selasa, 17 Desember 2024 - 19:36 WIB

Polisi Ungkap Ada 2 ASN Pemprov Sulbar Ditangkap Terkait Sindikat Uang Palsu di UIN Makassar

Selasa, 17 Desember 2024 - 18:06 WIB

Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Cabup Mamuju Tengah Haris Ditahan

Selasa, 17 Desember 2024 - 08:17 WIB

1 Oknum ASN Pemprov Sulbar Ditangkap Terkait Kasus Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar

Sabtu, 14 Desember 2024 - 11:30 WIB

Plt Kaban Kesbangpol Pasangkayu Pukul Sekretaris, Kini Jadi Tersangka dan Ditahan

Kamis, 12 Desember 2024 - 08:41 WIB

Bocah di Mamuju Ngaku Diperkosa Ayah Tiri, Keluarga Korban Lapor Polisi

Selasa, 10 Desember 2024 - 05:50 WIB

Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 Miliar, Pj Bupati Polman Dilapor ke Polisi

Berita Terbaru

Advertorial

Wabup Amin Jasa: Angka Stuting Terendah di Mateng

Selasa, 7 Jan 2025 - 13:16 WIB

x