SULBARPEDIA.COM,- MAMUJU, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Khatma Ahmad memberikan koreksi yang cukup tegas terhadap pola penanganan stunting. Dia menilai penanganan stunting di Mamuju minim sinergitas dan kolaborasi.
Hal itu Khatma sampaikan dalam kegiatan rapat Koordinasi Konfregensi Stunting Aksi 1 dan 2 yang di laksanakan di Kantor Bupati Mamuju pada Kamis (13/4/2023).
Khatma menilai bahwa peningkatan angka prevalensi stunting di Mamuju tidak terlepas dari kurangnya sinergi dan kolaborasi dari semua stkeholders terkait yang seakan hanya berjalan parsial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kurangnya sinergi dan kolaborasi itu sehingga angka stunting meningkat,” ujar Khatma dalam paparannya.
Khatma kemudian mencontohkan, adanya kegiatan dari Dinas ketahanan Pangan (Ketapang) baru-baru ini berupa pemberian bantuan pangan bagi anak stunting yang dinilainya belum berkolaborasi dengan OPD terkait lainnya, sehingga program yang dilakukan masih berjalan sendiri-sendiri.
“Jadi terlihat berjalan sendiri dan tidak ada kolaborasi,” imbuhnya.
Hal lain juga diutarakan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulbar Junda Maulana yang diundang menjadi salah satu narasumber. Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan dalam menekan angka stunting di Sulbar.
“Salah satunya adalah masih tingginya angka pernikahan usia anak di Sulbar yang mencapai 11,70 persen dan menjadi urutan ke delapan se indonesia,” jelasnya.
Untuk itu dia mengharapkan langkah kolaborasi dari semua stakeholders untuk menekan angka pernikahan usia anak yang dinilai sebagai salah satu faktor pendorong tingginya resiko meningkatnya angka prevalensi stunting.
Untuk diketahui, berdasarkan data SSGI tahun 2022 untuk kabupaten mamuju mencapai 33,84 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang hanya 30,3 persen.
Sementara untuk skala provinsi, Sulawesi Barat masih betahan di posisi kedua sebagai provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia dengan persentase mencapai 35,0 untuk tahun 2022.
(adv/adm)
