SULBARPEDIA.COM, — Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S. Mengga, menghadiri rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025.
Rapat yang berlangsung secara hybrid ini turut diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dalam forum tersebut, Salim S. Mengga menyampaikan sejumlah permasalahan strategis yang dihadapi Sulawesi Barat, terutama terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta manajemen kepegawaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar pada tahun 2024 hanya mencapai 4,76 persen—di bawah rata-rata nasional. Angka kemiskinan pun masih tinggi, yakni sebesar 10,71 persen, yang juga melampaui rata-rata nasional.
Selain itu, Salim menyoroti belum meratanya pembangunan wilayah, yang ditandai dengan terbatasnya infrastruktur konektivitas. Kondisi jalan provinsi yang mantap baru mencapai 46,89 persen. Tata kelola pemerintahan pun dinilai belum optimal, dengan nilai Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 60,2 (kategori B), indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,70, dan indeks inovasi daerah 49,5 poin.
Wagub juga mengungkapkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah, kapasitas fiskal lemah, dan investasi belum berkembang signifikan. Pada tahun 2024, realisasi investasi hanya mencapai Rp2,9 triliun, dengan infrastruktur pendukung investasi yang masih minim.
Tingginya risiko bencana turut menjadi perhatian. Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, Sulbar mencatat angka 155,69 poin, masuk kategori tinggi.
Ia juga menyoroti ketergantungan kerja ASN terhadap tenaga non-ASN yang cukup tinggi, serta belum profesionalnya distribusi ASN antar kabupaten dan sektor. Sistem merit dalam manajemen ASN dinilai masih lemah.
“Sulawesi Barat menghadapi tantangan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Salim.
Ia pun mendorong dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk reformulasi kebijakan fiskal, perbaikan tata kelola, serta regulasi yang lebih adaptif. Di akhir paparannya, Salim berharap adanya revisi atas alokasi dan formula dana transfer pusat ke daerah dengan pendekatan keadilan fiskal.
Selain itu, ia juga meminta dukungan regulasi untuk penguatan BUMD/BLUD dalam hilirisasi sumber daya alam dan pangan, serta percepatan implementasi sistem merit dan transformasi SDM ASN.
(Adv/Wid)
